Target Pengentasan Kemiskinan Kepri Belum Tercapai

Selasa, 9 April 2013 23:37 WIB

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Riau tahun anggaran 2012 menyatakan, target dari program pengentasan kemiskinan belum tercapai, karena belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kegiatan pengentasan kemiskinan cukup banyak dilaksanakan, namun belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan," kata Sekretaris Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Ahars Sulaiman di Tanjungpinang, Selasa.

Pemerintah Kepri telah melaksanakan ratusan kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan itu sekitar Rp265 miliar.

"Sekitar 10 persen dari total APBD tahun 2012 yang berjumlah Rp2,4 triliun digunakan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan. Tapi ternyata program dan bantuan ini tidak membuat masyarakat sejahtera alias tetap miskin," ungkapnya seusai rapat Pansus LKPj.

Menurut dia, program yang dilaksanakan Pemerintah Kepri sudah dimanfaatkan masyarakat. Namun kegiatan yang dilaksanakan belum tepat guna sehingga tidak dapat menurunkan angka kemiskinan.

Pansus menemukan banyak bantuan yang diserahkan kepada masyarakat, dan ini tidak membuat mereka keluar dari kemiskinan. Prilaku masyarakat Kepri yang cenderung konsumtif juga menyebabkan program itu tidak berjalan dengan baik.

Sebagai contoh, pompong dan alat tangkap yang diserahkan ke nelayan. Cuma karena satu dan lain hal, kadang bantuan itu dijual lagi.

"Akhirnya ya para nelayan itu tidak sejahtera. Dan ini tergambar dalam laporan LKPj gubernur. Ke depannya ini perlu evaluasi, dan perlu satu pemahaman kepada masyarakat tentang perilaku konsumtif dan peningkatan kesejahteraan," ujar Ketua Fraksi PPP Plus DPRD Kepri ini.

Ia meminta Gubernur Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota mengevaluasi program, khususnya yang berkaitan dengan infrastrukrur ekonomi pedesaan. Jangan sampai pemerintah provinsi bersama gubernur sudah mati-matian melakukan perubahan, bupati dan walikota tidak sejalan.

"Dan kedepannya, gubernur juga harus membuat satu peraturan yang melindungi pekerja lokal, supaya dapat menekan angka pengangguran. Kenapa regulasi ini perlu dibuat, karena selama ini banyak pekerja yang didominasi oleh warga luar baik tiu dari Pulau Jawa, maupun provinsi lain di wilayah sumatera," katanya.

Dalam LKPj ini juga, sambung Ahars, terpapar tentang pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 8,2 persen di tahun 2012. Namun pertumbuhan ekonomi Kepri yang diatas rata-rata nasional ini tidak siginfikan dengan penekanan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dengan demikian masih banyak warga Kepri yang menganggur dan miskin, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup besar.

"Angkanya memang ada dan tidak siginfikan. Saya lupa detailnya, tapi yang jelas. Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan atau tidak menekan angka kemiskinan dan pengangguran," ungkapnya.

Sedangkan dari penyerapan anggaran di APBD tahun 2012, kata Ahars, Pemprov Kepri cukup baik dan memiliki manajemen serapan anggaran yang baik. APBD Tahun Anggaran 2012 terserap sekitar 91 persen, dan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi mencapai 30 persen atau sekitar Rp700 miliar.

"Angka ini jauh di atas daerah atau provinsi lain, yang biasanya hanya bisa mencapai 15 persen saja pendapatannya. Jumlah itu di luar dana perimbangan, dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU)," kata anggota Komisi II DPRD Kepri. (Antara)

Editor: Rusdianto