LSM Ingatkan Pemerintah untuk Jaga Wibawa

Kamis, 8 Januari 2015 22:26 WIB

Tanjungpinang (Antara Kepri) - LSM Komunitas Bakti Bangsa Tanjungpinang mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk terus menjaga kewibawaan yang selama ini mulai terkikis, demi kepentingan rakyat.

"Sejumlah pihak berpendapat pemerintah kurang berwibawa. Pendapat itu tidak dapat dibantah sepenuhnya setelah ratusan pejabat pemerintahan terjerat kasus hukum, seperti korupsi dan pemerasan," ujar Ketua LSM Komunitas Bakti Bangsa Tanjungpinang, Dodi Riyanto, dalam sambutannya pada acara seminar bertema "Membangun Kesadaran Bersama Untuk Menjaga Kewibawaan Pemerintah" di aula SMKN 3 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis.

Menurut dia, membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah bukan hal mudah, namun bukan pula tidak mungkin terjadi. Di era krisis kepercayaan terhadap pemerintahan seperti yang terjadi saat ini, sebenarnya pemerintah tidak sulit mengembalikan kepercayaan.

"Syaratnya sederhana yaitu melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, dan melaksanakan amanah rakyat secara baik dan maksimal. Bukankah itu tugas sehari-hari sebagai abdi negeri?" ujarnya di hadapan ratusan orang mahasiswa dan pelajar SMA.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, lanjutnya pemerintah harus membangun komunikasi seluas-luasnya dengan rakyat sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat diketahui dan dipahami masyarakat.

"Di era keterbukaan informasi ini, pemerintah harus menghapus dinding-dinding yang membelenggu informasi. Itu hanya dapat terjadi jika pemerintah ingin mendapat dukungan dari rakyat," ungkapnya.

Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera Ing Iskandarsyah, yang menjadi narasumber dalam seminar itu mengatakan pemerintah harus membangun sinergisitas dengan masyarakat. Hubungan yang tidak baik antarpemerintahan, maupun dengan rakyat akan menghambat pembangunan.

"Tujuan akhir dari strategi kebijakan yang diambil pemerintah antara lain menciptakan situasi yang kondusif dan menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu membangun sinergisitas dengan rakyat," katanya yang juga Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri).

Sebaliknya, kata dia, rakyat sudah seharusnya memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membangun dan melaksanakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta berorientasi pada kepentingan publik. Apalagi pemerintah memiliki niat untuk menyelenggarakan pemerintahan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

"Pemerintah harus memperkuat regulasi dalam melaksanakan roda pemerintahan, bukan membuat peraturan-peraturan yang tidak tidak penting, tumpang tindih dan meresahkan masyarakat. DPRD mengawasi kinerja pemerintah," katanya.

Narasumber lainnya, Sudianto, yang mewakili Biro Pemerintahan Kepri mengatakan kinerja Pemerintah Kepri semakin baik. Indikatornya, pelaksanaan pemerintahan terbuka untuk publik.

"Pelaksanaan pemerintahan transparan. Program pemerintahan pun mengacu pada kepentingan rakyat," ujarnya.

Pemerintah Kepri memiliki dasar dalam melaksanakan tugas. Strategi pemerintahan dalam menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kepri.

"Visi dan misi Kepri yakni terwujudnya Kepri sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan. Maknanya, menjadikan masyarakat Kepri yang sejahtera dan berakhlak mulia," katanya.

Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Robby Patria, yang juga Ketua KPU Kota Tanjungpinang yang juga narasumber dalam seminar ini mengatakan generasi muda harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan dan jangan pernah takut menyuarakan kepentingan rakyat.

"Salah satu cara pengawasan yang mudah saat ini melakukan kritikan dan menyuarakan aspirasi tersebut melalui media sosial seperti twitter, blog dan media massa," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto