LSM Gerak Keris Demo KPU

Tanjungpinang (Antara Kepri) - LSM Gerakan Rakyat Kepulauan Riau Sukses (Gerak Keris) mendatangi KPU Kepri mempertanyakan legalitas ijazah yang dipergunakan Nurdin Basirun untuk persyaratan mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Kepri.

"Kami meragukan ijazah yang dipergunakan Nurdin tersebut," kata koordinator aksi Gerak Keris Gatot Indra Gunawan saat mendatangi Kantor KPU Kepri, di Tanjungpinang, Sabtu.

Massa yang berjumlah hanya 15 orang tidak berhasil menemui anggota KPU Kepri. Mereka juga menuangkan aspirasi di atas kertas kanton.

Selain meragukan ijazah Nurdin, massa juga mempertanyakan hasil tes kesehatan peserta Pilkada Kepri 2015 terhadap HM Sani.

Sani-Nurdin pada 28 Juli 2015 mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Kepri. "Kami minta hasil tes kesehatan diumumkan kepada publik," ujarnya.

Beberapa hari lalu, Gatot yang juga mantan anggota DPRD Tanjungpinang dari Fraksi Amanat Nasional itu juga mendampingi Direktur LSM Karimun Hijau Rahmad Kurniawan melaporkan ijazah yang digunakan Nurdin kepada Bawaslu Kepri.

"Hasil verifikasi faktual administrasi pencalonan harus dibeberkan kepada publik," ujarnya.

Dewan Pembina Gerak Keris Huzrin Hood yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kepri kubu Agung Laksono sejak beberapa bulan lalu menyosialisasikan dirinya sebagai Calon Gubernur Kepri. Huzrin gagal mencalonkan diri hingga tahapan penutupan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur.

Partai Golkar kubu Agung Laksono justru mendukung Sani-Nurdin, sedangkan kubu Aburizal Bakrie mendukung Soerya Respationo-Ansar Ahmad.

Namun sampai sekarang belum dapat dipastikan apakah aksi yang dilakukan Gerak Keris itu berhubungan dengan kepentingan Huzrin atau tidak.

Terkait aksi unjuk rasa itu, Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU Kepri Marsudi mengatakan seluruh pelaksanaan tahapan pilkada dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan itu juga dilaksanakan secara transparan, diumumkan di portal resmi milik KPU Kepri.

"Kami tidak berada di kantor pada hari ini, karena melakukan monitoring tahapan pencalonan dan pendaftaran pemutakhiran data pemilih di seluruh kabupaten dan kota di Kepri," ujarnya.

Dia mengatakan aspirasi yang disampaikan Gerak Kepri akan diterima. Terkait ijazah milik Nurdin maupun peserta pilkada lainnya sudah ditelusuri oleh tim.

KPU Kepri masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait ijazah milik Nurdin.

"Kami berupaya bekerja secara maksimal dan transparan," katanya.

Sementara terkait hasil tes kesehatan, Marsudi menegaskan KPU Kepri bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, dan menetapkan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sebagai tempat dilaksanakan tahapan tersebut.

"Tim dokter ahli yang memeriksa kesehatan seluruh peserta pilkada, dan hasilnya diserahkan kepada KPU Kepri. Hasilnya kami sampaikan kepada peserta pilkada," ujarnya. (Antara)

Editor: Rusdianto