Pemkot Batam Pertimbangkan Bentuk Tim Pengadaan Lahan

Kamis, 31 Maret 2016 12:20 WIB

Mungkin dibutuhkan 180 'twin block' untuk tuntaskan masalah rumah liar di Batam. Itu dengan kondisi rumah bermasalah saat ini. Kalau rumah bermasalah bertambah, jumlah kebutuhan 'twin block' juga bisa bertambah

Batam (Antara Kepri) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mempertimbangkan pembentukan Tim Pengadaan Lahan menginventarisasi jumlah kebutuhan lahan dan mengurus pengalokasian lahan dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam sebagai pemegang hak alokasi lahan di pulau utama.

"Tim ini bisa memetakan kebutuhan lahan untuk beberapa tahun ke depan," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menanggapi usulan pembentukan Tim Pengadaan Lahan dalam rapat Reses DPRD Kepri di Batam, Rabu.

Selama ini pemerintah kota kesulitan dalam pengadaan lahan untuk kepentingan pemerintah dan sarana publik, karena hampir seluruh tanah di Batam dikelola oleh BP Kawasan Batam.

Setiap Pemkot ingin membangun di pulau utama, harus meminta alokasi lahan kepada BP Kawasan Batam, dan hal itu menjadi kendala tersendiri.

Apalagi, kata Amsakar, Pemkot berencana memekarkan kecamatan, sehingga dibutuhkan tambahan bangunan kantor kelurahan, Puskesmas dan sarana publik lainnya.

"Kami akan tambah kelurahan pasti tambah puskesmas, polsek, dan lain-lain, pasti butuh lahan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tata Kota Batam, Asril, mengatakan kesulitan membangun rumah susun karena terkendala lahan.

Padahal, Rusun dibutuhkan untuk mengatasi masalah menjamurnya rumah ilegal di penjuru kota.

"Mungkin dibutuhkan 180 'twin block' untuk tuntaskan masalah rumah liar di Batam. Itu dengan kondisi rumah bermasalah saat ini. Kalau rumah bermasalah bertambah, jumlah kebutuhan 'twin block' juga bisa bertambah," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepri Onward Siahaan mengusulkan Pemkot Batam mendirian Tim Pengadaan Lahan agar setiap rencana pembangunan tidak terkendala masalah ketersediaan lahan.

"Saya usulkan bentuk Tim Pengadaan Lahan untuk proyek Pemkot. Tim langsung Pak Amsakar ketuai. Ketua hariannya bisa Bappeda sebagai pemberi 'advice planning'. Jadi tim bisa menginventarisasi masalahnya," ucap Onward. (Antara)

Editor: Rusdianto