BPS: Pemprov Kepri Tidak Antisipasi Perlambatan Ekonomi

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Badan Pusat Statistik menilai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengantisipasi perlambatan perkonomian sehingga pertumbuhannya pada triwulan II-2017 hanya 1,52 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 1.52 persen pada triwulan II, sebenarnya dapat diantisipasi oleh gubernur. Pemerintah Kepri seharusnya menggenjot secepat-cepatnya (penggunaan) APBD sejak tahun anggaran diketok," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Panusunan Siregar, di Tanjungpinang, Minggu.

Ia menyayangkan APBD yang diharapkan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi, justru belum terlihat perannya. Hal ini ditandai dengan menurunnya konsumsi pemerintah yang cukup signifikan pada triwulan II 2017.

Pada triwulan kedua, lanjutnya, konsumsi pemerintah justru kontraksi di angka minus 6,66 persen.

"APBD Kepri memang hanya menyumbang 5,23 persen dari total angka pertumbuhan ekonomi. Tapi yang mungkin kita lupa bahwa meski kecil, APBD Kepri ini stimulan. Anggaran ini yang menarik pertumbuhan ekonomi Kepri," ucapnya.

Seharusnya, menurut dia Pemprov Kepri dan jajaran OPD Kepri lebih aktif membelanjakan anggaran itu untuk membangun infrastruktur. Dengan begitu, ekonomi Kepri kembali bergairah. Dengan bergairahnya pembangunan, diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

"Saya harus jujur mengatakan bahwa secara fakta empiris analistis statistik, OPD Pemprov Kepri belum memainkan perannya. Bagaimanapun juga pengelolaan APBD, dan APBN ada di tangan mereka," katanya.

Panusunan menambahkan, bahwa akibat dari lambatnya OPD ini bergerak, ia memprediksi seluruh sasaran yang ditargetkan tahun sulit terealisasi.

"Dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang hanya 1,52 persen, maka target RPJMD untuk tahun 2017 yang ditetapkan pemprov Kepri sebesar 5,85 persen tampaknya tidak mungkin lagi bisa dicapai,¿ katanya lagi.

Selain APBD, BPS dan Bank Indonesia menyebut tiga sektor andalan Kepri saat ini sedang mengalami "sakit" parah.

"Industri pengolahan, konstruksi dan pertambangan-penggalian turun sangat signifikan. Bahkan, industri pengolahan dan pertambangan bahkan mengalami kontraksi (pertumbuhan minus), terburuk dalam tujuh tahun terakhir," ujarnya.

Kepala Kantor Bank Indonesia Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Singapura pekan lalu dapat dijadikan momentum kebangkitan ekonomi Kepri.

Ia merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menjaga iklim bisnis yang kondusif.

"Untuk jangka pendek, sisi keamanan, regulasi perizinan investasi dan komunikasi dan koordinasi antar instansi dan pelaku usaha harus terus dijaga," katanya.

Gusti juga merekomendasikan agar pariwisata dikelola secara baik dengan melibatkan ekonomi kemasyarakatan. Harapannya, ekonomi kemasyarakatan dapat ikut berkembang dan menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kepri.

"Misalnya, di Lagoi. Saya mengusulkan agar setiap hotel di sana diwajibkan menggandeng masyarakat menjual kerajinan tangan untuk cenderamata. Jadi, masyarakat juga ikut diberdayakan," katanya.

Untuk jangka panjang, Kantor Bank Indonesia Kepri merekomendasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kabupaten Natuna dan Anambas bisa difokuskan kepada perikanan. Sebab, hingga saat ini, sektor perikanan belum maksimal dikelola.

Industri pengolahan juga harus dikembangkan untuk jangka panjang dengan mewujudkan industri pendukung bagi bahan bakunya. Sehingga, harga produksi barang tidak mahal.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berterima kasih atas masukan yang diberikan pihak Bank Indonesia dan BPS.

Ia pun mendelegasikan tugas kepada Komisi II untuk menggagas pertemuan dengan OPD-OPD Kepri yang difasilitasi DPRD.

"Jadi, masukan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada OPD tinggal kita awasi. Karena kami gelisah juga melihat pelambatan ekonomi ini," kata Jumaga.

Provinsi Kepri, kata dia, harus bisa mengembalikan kejayaan seperti tahun tahun sebelumnya.

Dia berharap seluruh elemen khususnya Pemprov Kepri untuk serius bekerja membangkitkan ekonomi Kepri.

"Kalau memang ada kepala OPD yang tidak sanggup, ya diganti saja," tegas Jumaga.

Ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea mengamini permintaan Ketua DPRD Kepri. Atas dasar itu, ia pun meminta kepada Bank Indonesia dan BPS terus memberikan masukan tiap triwulannya kepada DPRD dan Pemprov Kepri untuk dapat mengambil tindakan.

Komentar lainnya datang dari anggota Komisi II Onward Siahaan. Politikus dari Partai Gerindra ini meminta agar semua pemangku kebijakan tidak mengeluarkan komentar yang membuat bingung masyarakat. (Antara)

Editor: Rusdianto