Selasa, 24 Oktober 2017

Pansus: Perekonomian Batam Semakin Terpuruk

id Pansus:,Perekonomian,batam,Semakin,Terpuruk
Minimal ada dua kebijakan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam yang mendorong kondisi perekonomian di Batam semakin terpuruk yakni pemberlakuan 10 persen uang jaminan investasi dan ijin peminjaman uang di bank
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Kondisi perekonomian di Kota Batam, Kepulauan Riau semakin terpuruk akibat regulasi yang dinilai semakin penyulitkan investor, kata anggota Panitia Khusus Pengembangan Batam, Onward Siahaan di Tanjungpinang, Senin.

"Minimal ada dua kebijakan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam yang mendorong kondisi perekonomian di Batam semakin terpuruk yakni pemberlakuan 10 persen uang jaminan investasi dan ijin peminjaman uang di bank," ujar Onward yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri.

Onward mengemukakan uang jaminan sebesar 10 persen dari nilai investasi bukan hal yang mudah diberikan oleh investor. Uang tersebut memang dikembalikan, namun butuh waktu yang tidak sebentar karena proses birokrasi pencairan.

Sementara pengusaha harus memutar uangnya untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Akhirnya, beberapa pengusaha batal berinvestasi di Batam.

Sebagai contoh, salah seorang pengusaha ingin membangun apartemen di Batam dengan nilai investasi Rp2 triliun. Modal usahanya meningkat menjadi Rp2,2 triliun karena harus membayar uang jaminan.

"Pengusaha itu merasa keberatan sehingga tidak jadi berinvestasi di Batam," ucapnya.  

Onward mengemukakan kebijakan Badan Pengusahaan Batam itu justru bertolak belakang dengan keinginan pemerintah untuk mempermudah para investor berinvestasi di Batam.

Padahal dalam kondisi perekonomian di Batam yang terpuruk, kata dia sudah seharusnya Badan Pengusahaan Batam mempermudah investor berinvestasi.

"Batam itu barometer perekonomian di Kepri. Sementara pertumbuhan perekonomian di wilayah ini pada Triwulan II tahun 2017 hanya 1,52 persen, peringkat kedua terburuk di Indonesia," katanya.

Pertumbuhan perekonomian di Batam dibuktikan dengan tutupnya puluhan perusahaan berskala besar sejak Januari-Oktober 2017.  

Kebijakan kedua yang membuat investor tidak tertarik yakni pengusaha harus mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan Batam bila ingin meminjam uang di bank.

"Tidak ada hubungan antara Badan Pengusahaan Batam dengan urusan peminjaman uang tersebut. Seharusnya, pengusaha hanya berurusan dengan bank," katanya.

Jumat pekan ini, kata dia Pansus Pengembangan Batam akan berdialog dengan berbagai elemen masyarakat Batam. Dialog itu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Batam, dan mendapatkan solusi yang terbaik agar kondisi perekonomian di Batam semakin membaik.

"Kami akan laporkan permasalahan ini kepada presiden dan Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun. Permasalahan perekonomian di Batam harus diselesaikan segera," tegasnya. (Antara)

Editor: Rusdianto

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga