Mal pelayanan publik Batam akan diresmikan presiden

Batam (Antaranews Kepri) - Mal Pelayanan Publik Batam akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada April, kata Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Rudi.

Peresmian MPP sempat tertunda berkali-kali karena Presiden Joko Widodo berhalangan hadir.

Awalnya, MPP direncanakan diresmikan akhir Desember 2017, namun akhirnya ditunda karena Kepala Negara harus menghadiri pertemuan OKI yang digelar mendadak.

"Kami baru dapat informasi. Tapi surat resmi belum kami terima. Intinya saya minta ke pegawai untuk persiapan," kata Wali Kota.

Sesuai dengan arahan Presiden, Wali Kota menginstruksikan seluruh pelayanan pemerintah menggunakan sistem elektronik, terutama di MPP.

"Nanti semuanya harus pakai `online`, dan terintegrasi antarlayanan," ujarnya.

Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam Gustian Riau menyatakan telah menerima informasi rencana peresmian MPP.

Pihak Istana telah mengumumkan rencana kegiatan Kepala Negara sepanjang April 2018.

Presiden juga menyampaikan agendanya dalam arahan kepada kepala daerah beberapa waktu lalu.

"Memang disebutkan April, itu masuk agenda Presiden. Tapi kami belum tahu tanggalnya. Persiapannya sudah lama, tinggal kami tingkatkan kinerja," kata Gustian.

Ia mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan instansi vertikal yang miliki layanan di MPP untuk mempersiapkan peresmian itu.

Pertemuan dengan instansi vertikal juga untuk membahas pembangunan sistem yang saling terintegrasi antarinstansi demi memudahkan masyarakat yang hendak mengurus perizinan.

Dengan sistem itu, masyarakat cukup satu kali memasukkan berkas jika dokumen yang sama dibutuhkan untuk beberapa perizinan.

"Terintegrasi sudah mulai jalan. Tinggal minta data konektivitas antarinstansi. Baik vertikal maupun Pemko sendiri. Mana yang perlu dikoneksikan jadi satu kesatuan," kata dia.

Meski belum diresmikan, namun MPP yang melayani hingga lebih dari 400 perizinan itu sudah beroperasi sejak akhir tahun lalu.

Setidaknya terdapat 14 instansi pemerintah, 9 nonpemerintah dan 6 perbankan yang ikut melayani dalam MPP Batam.

Dari pemerintah antara lain Pemkot, BP Kawasan Batam, Pemprov Kepri, Samsat Kepri, Kepolisian, Imigrasi, Bea dan Cukai, Badan Pertanahan Batam, Kemhukham, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama dan Kejaksaan Negeri.

Kemudian intansi nonpemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kamar Dagang dan Industri, Real Estat Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Perusahaan Air Minum ATB dan Bright PLN Batam.

Khusus dari Pemkot, Dinas Penanaman Modal melayani 71 pelayanan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 3 pelayanan, Dinas Cipta Karya 3 pelayanan, Dinas Kesehatan 26 pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup 5 pelayanan, dan Dinas Tenaga Kerja 18 pelayanan.

Editor: Rusdianto