Pansus LKPj Karimun panggil dinas sosial

Karimun (Antaranews Kepri) - Panitia Khusus DPRD Karimun terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 2017 akan memanggil Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, guna mempertanyakan permasalahan penyerapan anggaran dan efektivitas kegiatan.

"Senin depan kita akan `hearing`. Ada dua OPD yang akan kita panggil, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan," kata Ketua Pansus DPRD Karimun yang membahas LKPj Bupati Karimun 2017, Anwar Abubakar di Tanjung Balai Karimun, Minggu.

Anwar Abubakar mengatakan, rapat dengar pendapat dengan dua OPD tersebut untuk membahas penyerapan anggaran 2017, khususnya di Dinas Sosial yang hanya sekitar 70 persen.

Sedangkan Dinas Pendidikan, kata dia, dipanggil terkait dengan efektivitas kegiatan, terutama nonfisik seperti sosialisasi, pelatihan dan lainnya.

"Banyak kegiatan nonfisik di Dinas Pendidikan yang tidak tampak hasilnya. Pandangan kami kegiatan-kegiatan nonfisik itu tidak menunjukkan adanya perubahan dalam pelayanan pendidikan," tuturnya.

Pansus, kata dia, juga ingin menggali informasi dari Dinas Pendidikan mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Kemudian, mempertanyakan beberapa persoalan di dunia pendidikan yang mencuat beberapa waktu lalu, seperti penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan pelecehan seksual.

"Persoalan-persoalan ini harus kita bahas dan kita carikan solusi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang," kata dia.

Sementara, mengenai kegiatan nonfisik yang kurang efektif atau kurang memberikan umpan balik di dunia pendidikan, menurut dia, akan menjadi pertimbangan bagi dewan untuk tidak dianggarkan lagi dalam APBD berikutnya.

"Kita ingin setiap kegiatan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat," kata Anwar yang diusung Partai Amanat Nasional.

Hasil rapat dengar pendapat tersebut, menurut dia, akan dijadikan sebagai catatan untuk direkomendasikan kepada Bupati Karimun, sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam kebijakan penganggaran.

Pansus LKPj Bupati Karimun 2017, menurut dia, juga telah turun ke lapangan untuk mengecek realisasi kegiatan pada masing-masing OPD.

Menurut dia, hampir semua OPD sudah melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan target yang ingin dicapai. "Kecuali beberapa OPD, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan," kata dia.