OSS Batam sudah sangat siap

id oss batam

OSS Batam sudah sangat siap

Logo BP Batam (Foto: Istimewa)

Kita menunggu arahan pusat, tapi pada dasarnya untuk di Batam sudah sangat siap,
Batam (Antaranews Kepri) - Meski pemerintah pusat menunda peluncuran sistem Online Single Submission (OSS), Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sudah sangat siap baik dari segi infrastruktur ataupun tim satuan tugas (Satgas).

"Informasi dari Jakarta katanya ditunda dan belum tahu sampai kapan, kita tidak tahu alasan pastinya," kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan (BP) Batam,  Ady Soegiharto, Selasa.

Ady mengatakan dengan adanya OSS, akan banyak memangkas mata rantai birokrasi. OSS lanjut Ady, menjadikan seluruh perizinan dari pusat hingga daerah menjadi satu kesatuan.

Yaitu dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern dan cepat. Serta sistem data yang terpadu dan terintegrasi.

"Kita menunggu arahan pusat, tapi pada dasarnya untuk di Batam sudah sangat siap," katanya.

Ady menambahkan alur perizinan dengan menggunakan OSS yang dilakukan pertama kali adalah daftar login ke OSS.

Ady menambahakan, untuk badan usaha harus memiliki akta notaris dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Setelah itu mengisi data tambahan untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin dasar.
 
"Sedangkan untuk perorangan, harus punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengisi data tambahan yang diperlukan," kata Ady.

Ady mengatakan setelah NIB dan izin dasar didapat, pemohon tinggal menceklis komitmen dan kepatuhan yang ditentukan.

Seperti menyetujui untuk pemenuhan izin lokasi, standar lingkungan, bangunan, serta mengisi data usaha dan permohonan fasilitas dan mengikuti persetujuan lainnya untuk penerbitan izin yang dimintakan.

Sementara itu Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Provinsi Kepri, Tjaw Hioeng mengatakan reformasi perizinan tersebut dilakukan untuk mengubah bisnis.

"Proses dan ekosistemnya melalui standar, sistim IT, komitmen, pengawasan dan memastikan K3L (keselamatan, kesehatan, keamanan dan Lingkungan).," kata Tjiaw.

Tjiaw mengatakan bagi para pengusaha yang terpenting adalah sistem dapat bekerja secara efektif dan efesien. Sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan.

"Kita berharap infrastrukturnya benar-benar dapat berjalan dengan baik, tidak hanya pada saat launching tapi juga seterusnya. Karena menggunakan sistem online bandwith sangat besar," kata dia.

Selain itu lanjut Tjiaw faktor sumber daya manusia yang profesional menjadi salah satu hal yang terpenting terutama dalam mengawasi sistem dapat bekerja dengan baik.

Menurut Tjiaw, untuk Batam sendiri yang menjadi keluhan para investor saat ini salah satunya mengenai smart card Keimigrasian.

"Sampai hari ini para CEO dan Middle management tidak bisa membuat, baik baru maupun perpanjangan smart card kerena tarif PNBP dari Kemenkeu belum keluar," katanya.

Selain itu kata Tjiaw perizinan TKA baru dan perubahan sejak awal 2018 pengurusan RPTKA baru dan perpanjangan harus melalui
 Kemenaker di Jakarta.

"Prosesnya bisa sampai dua minggu baru keluar, padahal dulunya bisa diurus di Mal Pelayanan  Publik (MPP) yang kepengurusannya hanya satu minggu," kata Tjiaw.

Tjiaw berharap hal tersebut dapat segera dipercepat dan dipermudah. Sehingga investor merasa nyaman menjalankan usahanya di Batam.(Antara)

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE