Pengiriman logistik korban gempa Palu-Donggala belum lancar

Jakarta (Antaranews Kepri) - Pengiriman personel SAR dan logistik menuju Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah belum lancar karena sulitnya menembus kawasan terdampak gempa, baik melalui jalur darat, laut maupun udara, demikian pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Dengan jalur darat sudah dilakukan sejak semalam tapi karena tidak ada jaringan komunikasi kami tidak bisa dapat laporan dari tim BPBD," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Sabtu.

TNI, menurut dia, memberangkatkan tujuh Satuan Setingkat Kompi (SSK) Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Tempur, Batalyon Infantri dan Batalyon Zeni Komunikasi dan Konstruksi dengan dua pesawat Hercules dari Bandara Halim Perdanakusuma. Namun pagi tadi tidak bisa mendarat di Palu sehingga akhirnya disambung dengan Helikopter Super Puma dari Makassar.

Polri juga mengirim Tim SAR beserta peralatannya.

Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun pemerintahan dari kabupaten dan provinsi tetangga, menurut Sutopo, juga diminta mengirimkan bantuan, baik personel maupun logistik kebutuhan dasar, melalui jalur darat.

Baca juga: Pelni: bencana Palu tidak pengaruhi pelayaran Kepri

Namun demikian, ia mengatakan, mereka masih membutuhkan waktu beberapa jam untuk bisa sampai di Kota Palu, terlebih Donggala yang medannya lebih sulit karena konturnya yang berbukit.

Ada yang baru bisa tiba nanti malam, ada yang besok pagi," katanya.

Sejumlah ruas jalan menuju Kota Palu maupun Donggala terputus karena rusak oleh gempa atau tertimbun longsor. Sementara untuk melalui jalur laut, fasilitas pelabuhan tidak bisa digunakan karena rusak diterjang tsunami pada Jumat (28/9).

Namun demikian, menurut Sutopo, Kementerian Perhubungan RI sudah dapat memastikan petang ini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie dapat kembali didarati oleh pesawat-pesawat komersial, sehingga harapannya bantuan personel Tim SAR dan logistik selanjutnya bisa lancar masuk ke Kota Palu.

Bahu membahu

Presiden Joko Widodo, menurut Sutopo, sudah menghubungi Gubernur Sulawesi Tengah dan memintanya segera menetapkan status darurat sehingga bantuan dapat lancar masuk ke Palu dan Donggala.

BNPB, ia mengatakan, akan mendampingi pemerintah Sulawesi Tengah menetapkan masa tanggap darurat dan membentuk organisasi tanggap darurat gempa Donggala.

"Radiogram dari Menteri Dalam Negeri sudah dikeluarkan, meminta gubernur segera menetapkan darurat bencana. Akan kita bentuk organisasi tanggap darurat, sampai saat ini belum terbentuk. BNPB akan dampingi untuk tetapkan status gawat darurat dan tim organisasi tanggap darurat," katanya.

Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemetaan dampak gempa, memastikan listrik segera menyala lagi dan bahan bakar tersedia di Kota Palu dan Donggala; dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang berupaya melancarkan kembali layanan telekomunikasi.

Kementerian Sosial, kata Sutopo, sudah menurunkan Tagana dan mengirimkan bantuan logistik meski belum bisa menembus Palu dan Donggala.

Kementerian Kesehatan membuka pusat kesehatan bersama Dinas Kesehatan setempat, serta mengirimkan pasokan obat dari Makassar menuju lokasi terdampak gempa dan tsunami.

Baca juga: ACT kerahkan relawan bantu korban gempa Donggala

"NGO-NGO kemanusian saya rasa juga sudah banyak yang bergerak membantu ke sana. Yang sekarang dibutuhkan, segera memulihkan kembali aliran listrik, komunikasi, makanan siap saji, tambahan personel SAR, tenda, terpal, selimut, makanan bayi, dan seterusnya," ujar Sutopo.

Warga, lanjutnya, banyak mengungsi di luar rumah sesuai saran Tim SAR karena gempa susulan masih terjadi. Mereka disarankan mengungsi di jalan, lapangan, dan tempat yang jauh dari tebing rawan longsor, jauh dari sutet atau tiang-tiang listrik serta baliho.

"Yang dirawat di rumah sakit pun semua masih di luar ruangan karena ditakutkan terjadi gempa susulan," lanjutnya.

Baca juga: Lantamal kerahkan KAL Birang angkut logistik gempa