TPID Kepri lanjutkan kebijakan 4K tekan inflasi

Wakil Ketua TPID Kepri Gusti Raizal Eka Putra (Antaranews Kepri/Messa Haris)

Pengendalian inflasi ke depan sejalan dengan langkah yang dilakukan pada 2018, telah dilakukan kebijakan 4K sesuai dengan pokok arahan pengendalian inflasi nasional

Batam (ANTARANews Kepri) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melanjutkan kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan komunikasi efektif, untuk menekan inflasi di provinsi kepulauan itu.

"Pengendalian inflasi ke depan sejalan dengan langkah yang dilakukan pada 2018, telah dilakukan kebijakan 4K sesuai dengan pokok arahan pengendalian inflasi nasional," kata Wakil Ketua TPID Kepri, Gusti Raizal Eka Putra di Batam, Kepri, Jumat.

TPID Kepri mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk masing-masing poin dalam 4K agar inflasi 2019 dapat dikendalikan.

Untuk memastikan keterjangkauan harga, TPID merekomendasikan agar pemerintah dan pihak terkait menyelenggarakan kegiatan pasar murah, sidak pasar, dan mendorong perluaran penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BNPT).

TPID juga merekomendasikan pembuatan pemetaan produksi bahan pangan serta meningkatkan koordinasi dengan kantor cabang maskapai penerbangan yang ada di wilayah Kepri sebagai langkah mengendalikan tarif angkutan udara.

Dalam poin kelancaran distribusi, TPID merekomendasikan agar pihak terkait mempercepat implementasi pembangunan pasar induk di Kota Batam dan kabupaten/kota lainnya, termasuk pengembangan pelabuhan.

Kemudian mendorong perluasan implementasi Rumah Pangan Kita dan e-warong.

"Lalu menjaga kelancaran arus bongkar muat dan distribusi untuk bahan pangan, mendorong percepatan realisasi trayek kapal roro dari Kuala Tungkal ke Batam," kata dia.

Demi menjamin ketersediaan pasokan, TPID merekomendasikan pelaksanaan operasi pasar dengan melibatkan Perum Bulog dan distributor, juga pemantauan pasokan bahan makanan secara berkala bekerja sama dengan Satgas Pangan.

TPID juga mendorong kerja sama antardaerah untuk pemenuhan kebutuhan komoditas utama penyumbang inflasi.

Kemudian, TPID merekomendasikan pihak terkait melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat melalu media dan mengimbau masyarakat untuk berbelanja bijak sesuai kebutuhan, terutama pada Hari Raya Besar Keagamaan.