Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebut sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berperan besar mengendalikan angka inflasi di daerah tersebut.
Ansar juga mengapresiasi keberhasilan TPID dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok bahkan sebagian komoditas turun harga, sehingga memicu terjadinya deflasi di Kepri pada periode Juni 2025.
"Dari data BPS, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Juni 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,12 persen, atau tidak sedalam bulan Mei 2025 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,44 persen," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Kamis.
Baca juga: BI Kepri: Inflasi di Kepri terkendali berkat koordinasi TPID
Ansar menjelaskan deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Ini adalah kebalikan dari inflasi, di mana harga-harga cenderung naik.
Menurutnya deflasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan permintaan, peningkatan produksi, atau kebijakan moneter yang ketat.
Kendati harga yang lebih rendah mungkin tampak menguntungkan konsumen, menurutnya, deflasi dapat memiliki dampak negatif pada perekonomian, seperti penurunan produksi, pengangguran, dan resesi.
"Maka diperlukan sinergitas pemerintah bersama Bank Indonesia dalam mengambil langkah-langkah untuk mencegah deflasi yang berkepanjangan dan menjaga stabilitas ekonomi," ujar Ansar.
Secara terpisah, Kepala Bank Indonesia (BI) Kepri Rony Widijarto menyampaikan pihaknya secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
Baca juga: BPN ingatkan masyarakat Kepri waspadai penipuan sertifikat tanah
Ia menyampaikan berbagai upaya stabilisasi harga komoditas telah dilaksanakan pada bulan Juni 2025, seperti penandatanganan kesepakatan bersama dan pembangunan kapasitas Kerja sama Antar Daerah (KAD) Pemerintah Provinsi Kepri, Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara.
Selanjutnya, penyediaan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali, juga kegiatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara rutin di berbagai Kabupaten/Kota di Kepri, serta pelaksanaan pasar murah dan gerakan pangan murah di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan dalam rangka hari besar keagamaan Idul Adha 2025.
TPID pun mewaspadai tiga pendorong inflasi di bulan Juli 2025, yakni penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per Juli 2025, lalu penyesuaian tarif listrik di Kota Batam, dan berlanjutnya kenaikan tarif angkutan udara di tengah momen libur sekolah.
“Di sisi lain, ada juga faktor penahan inflasi ke depan, seperti musim panen untuk beberapa hortikultura, berlanjutnya diskon tarif angkutan laut pada Juli 2025, serta normalisasi permintaan terhadap komoditas dengan pasca Hari Besar Keagaamaan Nasional (HBKN),” kata dia.
Baca juga:
Jumat, cuaca Kepri diprediksi berawan hingga hujan sedang
Puluhan ton bawang ilegal di Kepri dimusnahkan oleh Karantina dan Bea Cukai
Komentar