#BIROKRASI

Kumpulan berita birokrasi, ditemukan 899 berita.

PNS Kementan Tanda Tangani Pakta Integritas

Batam (ANTARA Kepri) – Sebanyak 91 orang pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Pertanian yang diperbantukan di unit-unit kerja Badan Pengusahaan (BP) Batam menandatangani pakta ...

Ketentuan Gubernur Dipilih DPRD Belum Disahkan

Ketentuan yang mengatur gubernur dipilih oleh anggota legislatif belum disahkan, bahkan hingga sekarang tidak lagi menjadi isu yang hangat dalam pembahasan DPR.Hal itu ...

Harry: BUP Batam Harus Miliki Rencana Bisnis

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Batam harus memiliki rencana bisnis agar pendiriannya memberikan kontribusi pada pemasukan ...

Bupati Nurdin Merakyat Lewat Masjid

TIADA hari tanpa berkunjung ke masjid. Ungkapan tersebut pantas ditujukan kepada sosok Nurdin Basirun yang menjabat Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.Nurdin yang genap ...

Pemkot Batam Tidak Tambah PNS

Pemerintah Kota Batam tidak menambah pegawai negeri sipil di lingkungannya meski pemerintah pusat sudah mengeluarkan rencana penambahan PNS di berbagai ...

Jack Octavianus Jabat Ketua PN Batam

Jack Johanis Ginting resmi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Batam setelah diambil sumpah jabatan dan penandatanganan Pakta Integritas di Gedung DPRD Batam, Kamis.Jack ...

Proposal Pemekaran Kundur Ditargetkan ke Pusat Juli

Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur menargetkan proposal mengenai aspirasi pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur, terpisah dari Kabupaten Karimun, sampai ke ...

Oiltanking Bangun 40 Tanki BBM di Karimun

Perusahaan asal Jerman, PT Oiltanking berencana membangun 40 tanki penyimpanan bahan bakar minyak di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk ...

PAN: Pegawai Pemprov Kepri tidak Perlu Ditambah

Ketua Fraksi Amanat Nasional DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Yudi Carsana, berpendapat, jumlah pegawai negeri sipil tidak perlu ditambah, karena akan menambah beban ...

Belanja Birokrasi akan Dipaksa Maksimal 50 Persen

Pemerintah pusat dan DPR mewacanakan ketentuan yang akan memaksa seluruh pemerintah daerah membatasi alokasi belanja birokrasi maksimal 50 persen dari total ...