Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menggandeng Prancis membahas isu ketahanan maritim untuk dapat berbagi pengalaman terbaik dalam mengelola wilayah maritimnya, dalam Focus Group Discussion (FGD) Bilateral Indonesia-Prancis "Membangun Ketahanan Maritim Indonesia di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar" yang digelar di Bali, Kamis.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menuturkan tantangan di sektor maritim saat ini meluas, tantangan tradisional juga nontradisional seperti praktik IUU fishing dan konsekuensi dari perubahan iklim.

"Untuk itu, Indonesia perlu persiapkan strategi ketahanan maritim dan program aksi sebagai dasar menyusun dan menentukan peraturan terkait sektor maritim, utamanya wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar," katanya.

Basilio menjelaskan tiga aksi utama yang akan dilakukan Indonesia untuk memperkuat ketahanan maritim, yaitu peningkatan kepedulian terhadap isu ketahanan maritim; kerja sama dengan para donor dan mitra strategis baik nasional maupun internasional; serta kebijakan/regulasi tata kelola sumber daya kemaritiman yang efektif.

"Program ketahanan maritim harus dilihat sebagai bagian dari komitmen yang lebih besar dan terintegrasi di seluruh level, dari masyarakat hingga pembuat kebijakan baik pusat maupun daerah, dengan sifatnya yang multi-stakeholders," ujarnya.

Basilio pun menegaskan bahwa sinergi instrumen, infrastruktur, dan kebijakan untuk pengembangan kapasitas dan sistem informasi merupakan kunci bagi pembangunan ketahanan maritim.

Senada, Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard mengatakan Prancis dan Indonesia sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menghadapi tantangan di sektor kemaritiman.

"Perancis dan Indonesia memiliki pengalaman yang sama dalam menikmati wilayah maritim yang luas, di mana kita memiliki potensi yang tidak terhingga untuk kesejahteraan, namun di saat yang bersamaan juga tanggung jawab untuk menghadapi tantangan lingkungan, keberlanjutan, keamanan, dan keselamatan," katanya.

FGD tersebut menghasilkan komitmen untuk menyusun suatu rencana aksi ketahanan maritim sebagai peta jalan bagi kebijakan ketahanan maritim berdasarkan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab yang menggandeng seluruh pemangku kepentingan di sektor maritim.


Baca juga:
Disnaker: Perusahaan di Batam kurangi pekerja akibat konflik Ukraina
Sampah rumah tangga di Tanjungpinang meningkat sejak puasa