Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di pulau-pulau terdepan di wilayah itu yang memiliki potensi ekonomi.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPBD) Kepri Doli Boniara di Tanjungpinang,  (11/12) mengatakan, PLBN potensial meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan.

"Tentu pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, melainkan menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," katanya.

Baca juga:
Asparnas Kepri Fest 2022 pulihkan sektor pariwisata

KORMI dan Pemprov Kepri gelar festival layang-layang di Tanjungpinang

Menurut dia, Pemerintah Pusat memiliki komitmen untuk membangun PLBN di pulau-pulau di Kepri, yang berbatasan dengan negara tetangga. Namun pembangunan PLBN tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus, melainkan bertahap karena membutuhkan anggaran yang besar.

Komitmen Pemerintah Pusat tersebut terbukti dengan dibangun PLBN di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna.

Pembangunan PLBN di Serasan dilaksanakan sejak 2020, dan baru selesai November 2022.

"Kepri baru memiliki satu PLBN," ucapnya.

Kepri memiliki 22 pulau terdepan. Salah satu yang potensial untuk dibangun PLBN adalah Pulau Jemaja, Kabupaten Anambas.

Pulau-pulau terdepan di Kepri tersebar di Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kepulauan Anambas. Untuk Karimun, Batam dan Bintan, menurut dia pembangunan PLBN dapat dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas dan PT Pelindo.

"Pelindo dan Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun memiliki komitmen untuk membangun pulau terdepan yang memiliki potensi perekonomian," ujarnya.

Baca juga:
KPU Bintan cegah peserta bermasalah jadi anggota PPK

BP Batam komitmen selesaikan persoalan lahan tidur

Doli menjelaskan PLBN merupakan pos pemeriksaan perlintasan keluar masuk orang dan barang antara dua negara.

Pemeriksaan di pos lintas batas negara untuk mencegah masuknya orang yang tidak diinginkan, misalnya penjahat atau orang yang dapat menimbulkan ancaman.

Selain itu, petugas di pos juga mencegah masuknya barang-barang yang ilegal, atau pembatasan barang masuk, atau untuk mendapatkan bea masuk.

Baca juga:
OJK perluas akses permodalan pedagang pasar di Tanjungpinang

Kejari Tanjungpinang selamatkan keuangan negara senilai Rp7,5 miliar

Pemkot Tanjungpinang klaim harga kebutuhan pokok masih stabil

Kepri dipilih jadi tuan rumah forum IMG-GT 2023