Bintan (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa meninjau proyek instruksi presiden (inpres) penanganan Jalan Lintas Barat lanjutan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).

"Peninjauan ini untuk melihat langsung realisasi proyek tersebut," kata Suharso Monoarfa usai meninjau proyek penanganan Jalan Lintas Barat di Kabupaten Bintan, Jumat (1/12).

Di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kata dia, Bappenas memang menyusun penargetan yang salah satunya ketersediaan infrastruktur dalam bentuk jalan.

"Kami sudah mulai menghitung seluruh panjang jalan yang dibutuhkan di Tanah Air. Ini harus dilangsungkan oleh nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," ujarnya.

Menteri Suharso juga mengatakan bahwa Bappenas telah membuat kriteria jalan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melaksanakan tahap pertama dari skema Inpres Jalan Daerah pada tahun anggaran 2023.

"Kami bekerja sama dengan daerah mengidentifikasi jalan-jalan produksi, jalan menuju kawasan industri, pariwisata, dan linkage (keterkaitan). Maka, didorong dengan inpres ini," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah pusat atas alokasi dana inpres sebesar Rp640 miliar untuk 16 paket pekerjaan di provinsi ini, termasuk Jalan Lintas Barat di Kabupaten Bintan.

Meski demikian, kata Ansar, masih ada beberapa ruas jalan di Kepri yang perlu mendapat perhatian karena memiliki potensi besar.



Gubernur berharap bantuan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Kepri tidak berhenti sampai di sini saja.

Ansar mencontohkan di Bintan, Jalan Lintas Barat menuju arah utara juga perlu mendapat perhatian Bappenas karena memiliki potensi besar. Ruas jalan itu dipakai oleh truk kontainer besar dari Batam yang menyeberang dengan kapal roro, sementara jalannya masih satu jalur kecil.

"Kami sudah bebaskan lahannya 50 meter dikali 40 kilometer. Jadi, nanti kalau mau menambah satu jalur, akan lebih mudah," ucap Ansar di hadapan Menteri Suharso.

Ia menambahkan bahwa penanganan Jalan Lintas Barat lanjutan dengan akses Pelabuhan Sri Bayintan Kijang memiliki aspek strategis seperti menurunkan waktu tempuh rute Pelabuhan Sri Bayintan Kijang ke Kilometer 16 arah Tanjung Uban dari 67 menit menjadi 20 menit.

Selain itu, lanjut dia, memudahkan akses pelabuhan untuk angkutan logistik dan penumpang, serta akses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

Menurut dia, yang tak kalah penting adalah bisa mendukung kegiatan-kegiatan olahraga wisata internasional di Bintan yang mulai bangkit, seperti Triathlon, Tour de Bintan, Meta Man, hingga Iron Man.

"Kami juga mengemas desa otak-otak di Kijang serta ornamen-ornamen bekas pertambangan dahulu yang menarik. Saya kira ini bisa menambah hiburan dan masa tinggal wisatawan, khususnya di Bintan," katanya.

Adapun penanganan Jalan Lintas Barat lanjutan dilaksanakan oleh BPJN Kepri dengan skema Inpres Jalan Daerah dengan nilai kontrak Rp59,3 miliar. Panjang jalan yang ditangani 4,63 kilometer yang terbagi atas jalan lintas barat lanjutan sepanjang 4,10 kilometer dan akses Pelabuhan Sri Bay Intan sepanjang 530 meter.

Saat ini pekerjaan sudah terealisasi 71,07 persen dengan target penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023. Pekerjaan selama 5 bulan dimulai pada tanggal 31 Juli 2023.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PPN tinjau proyek inpres penanganan jalan lintas barat Bintan