Pilkada Tanjungpinang Rawan Konflik
Kamis, 3 November 2011 15:54 WIB
Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Pemilihan kepala daerah di Tanjungpinang pada akhir tahun 2012 rawan konflik, meski jumlah pemilihnya tidak sebanyak di Batam, kata anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau, Razaki Persada, Kamis.
"KPU Tanjungpinang harus dapat mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan kecil maupun besar yang kemungkinan dapat menimbulkan konflik politik," ujar Razaki, yang dihubungi dari Tanjungpinang.
Berdasarkan pengalaman pada pesta demokrasi sebelumnya, Tanjungpinang termasuk salah satu daerah yang rawan konflik. Mobilitas penduduk di Tanjungpinang yang cukup tinggi juga berpotensi menimbulkan konflik, karena pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pilkada cukup banyak.
Beberapa kali Kantor KPU Tanjungpinang didemo oleh sejumlah kelompok massa yang tidak puas dengan hasil pesta demokrasi. Kebijakan penyelenggara pilkada yang sering dikritisi adalah daftar pemilih tetap. Karena itu penyelenggara pilkada di Tanjungpinang harus lebih cermat dalam menyusun daftar pemilih tetap.
"Kami minta KPU Tanjungpinang hati-hati dalam menyusun daftar pemilih tetap. Hindari kesalahan, dan selalu mengantisipasi terjadinya permasalahan," katanya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat, terutama dari kalangan pendukung fanatik figur tertentu dapat arif, dewasa dan cerdas melihat perkembangan politik.
"Jangan sampai terlibat konflik hanya karena tergiring oleh kepentingan politik pihak tertentu," ungkapnya.
Saat ini, kata dia, suhu politik cukup tinggi, meski pilkada dilaksanakan akhir tahun 2012. Beberapa figur yang diperkirakan mencalonkan diri sudah mulai bersosialisasi di tengah masyarakat.
"Dinamika politik di Tanjungpinang hampir sama seperti Batam, meski jumlah pemilih dan pendukung peserta pilkada di Tanjungpinang tidak sebanyak Batam," katanya.
Ia mengatakan, Pilkada Tanjungpinang tahun 2012 adalah pesta demokrasi yang terakhir digelar di Kepri sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPU Kepri dan kabupaten/kota. Masa jabatan anggota KPU Kepri dan kabupaten/kota berakhir pada tahun 2013.
"Kami berharap Pilkada Tanjungpinang berjalan sukses, dan dapat dijadikan sebagai barometer dalam pelaksanaan pilkada di daerah lainnya," ujarnya.
(KR-NP/E001)
"KPU Tanjungpinang harus dapat mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan kecil maupun besar yang kemungkinan dapat menimbulkan konflik politik," ujar Razaki, yang dihubungi dari Tanjungpinang.
Berdasarkan pengalaman pada pesta demokrasi sebelumnya, Tanjungpinang termasuk salah satu daerah yang rawan konflik. Mobilitas penduduk di Tanjungpinang yang cukup tinggi juga berpotensi menimbulkan konflik, karena pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pilkada cukup banyak.
Beberapa kali Kantor KPU Tanjungpinang didemo oleh sejumlah kelompok massa yang tidak puas dengan hasil pesta demokrasi. Kebijakan penyelenggara pilkada yang sering dikritisi adalah daftar pemilih tetap. Karena itu penyelenggara pilkada di Tanjungpinang harus lebih cermat dalam menyusun daftar pemilih tetap.
"Kami minta KPU Tanjungpinang hati-hati dalam menyusun daftar pemilih tetap. Hindari kesalahan, dan selalu mengantisipasi terjadinya permasalahan," katanya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat, terutama dari kalangan pendukung fanatik figur tertentu dapat arif, dewasa dan cerdas melihat perkembangan politik.
"Jangan sampai terlibat konflik hanya karena tergiring oleh kepentingan politik pihak tertentu," ungkapnya.
Saat ini, kata dia, suhu politik cukup tinggi, meski pilkada dilaksanakan akhir tahun 2012. Beberapa figur yang diperkirakan mencalonkan diri sudah mulai bersosialisasi di tengah masyarakat.
"Dinamika politik di Tanjungpinang hampir sama seperti Batam, meski jumlah pemilih dan pendukung peserta pilkada di Tanjungpinang tidak sebanyak Batam," katanya.
Ia mengatakan, Pilkada Tanjungpinang tahun 2012 adalah pesta demokrasi yang terakhir digelar di Kepri sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPU Kepri dan kabupaten/kota. Masa jabatan anggota KPU Kepri dan kabupaten/kota berakhir pada tahun 2013.
"Kami berharap Pilkada Tanjungpinang berjalan sukses, dan dapat dijadikan sebagai barometer dalam pelaksanaan pilkada di daerah lainnya," ujarnya.
(KR-NP/E001)
Pewarta :
Editor : Jo Seng Bie
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK dalami pemodal politik Sugiri Sancoko untuk jadi Bupati Ponorogo pada Pilkada 2024
29 April 2026 12:41 WIB
Bawaslu Batam soroti tantangan baru pengawasan pilkada pasca putusan MK 135
06 September 2025 14:22 WIB, 2025
Bawaslu Kepri kembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp20,2 miliar
28 March 2025 9:18 WIB, 2025
Bawaslu Kepri gencarkan pendidikan politik meski pilkada sudah selesai
26 February 2025 7:50 WIB, 2025
Terpopuler - Politik
Lihat Juga
Malaysia sampaikan simpati atas erupsi gunung dan kabut asap di Indonesia
07 September 2026 14:53 WIB
Menteri Luar Negeri Singapura berkunjung ke Batam perkuat kerjasama bilateral
03 September 2026 11:14 WIB
Atraksi drone perjalanan Indonesia warnai langit di Bundaran HI di perayaan HUT RI
18 August 2026 7:10 WIB