Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) saat memeriksa delapan saksi pada 16-17 Desember 2025.
“Para saksi tersebut dimintai keterangan oleh penyidik terkait proses-proses yang dilakukan dalam pengadaan mesin EDC di BRI, baik untuk skema pembelian beli putus maupun sewa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Budi mengatakan KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa para saksi tersebut untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di BRI pada 2020-2024.
Sementara itu, dia mengatakan para saksi tersebut terdiri atas SR selaku Department Head IT Good and Services BRI periode November 2020-Juni 2021, MA selaku Pelaksana Tugas Country Manager Verifone Indonesia, FG selaku pegawai PT Hexa Indotama, AJ selaku Direktur Utama PT Mika Informatika Indonesia tahun 2022, serta SS selaku pegawai swasta.
Kemudian RA selaku Kepala Divisi MAT dan Kebijakan Pengadaan BRI pada Oktober 2020-Juli 2022, TA selaku Direktur PT Conexat Ekstra Indonesia, serta DS selaku Senior Executive Vice President Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan BRI periode April-Juli 2020.
Sebelumnya, KPK pada 26 Juni 2025, mengumumkan memulai penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin EDC.
Baca juga: Petugas Damkar Toapaya serahkan seekor buaya hasil evakuasi ke Taman Safari Lagoi
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK dalami pengadaan EDC bank saat periksa 8 saksi pada 16-17 Desember
KPK periksa 8 saksi dan dalami pengadaan EDC bank
Kamis, 18 Desember 2025 16:01 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12/2025). (ANTARA/Rio Feisal)
Pewarta : Rio Feisal
Editor : Nadilla
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK periksa direksi CV Ifano Jaya Nusa terkait kasus dugaan suap Rejang Lebong
06 May 2026 15:19 WIB
Terpopuler - Hukum
Lihat Juga
Kemenkum Kepri bidik potensi indikasi geografis karya miniatur kapal di Bintan
14 May 2026 22:04 WIB
JPU duga ada skema kejahatan kerah putih dalam kasus dugaan korupsi Chromebook
14 May 2026 14:33 WIB
Kantah Natuna targetkan 500 sertifikat di program redistribusi tanah pada 2026
13 May 2026 16:16 WIB