Batam (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik penetapan kawasan Geopark Nasional di Kabupaten Natuna, karena diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.
"Dengan ditetapkannya Natuna sebagai kawasan Geopark Nasional tentunya akan semakin memantapkan posisi Provinsi Kepri sebagai salah satu destinasi wisata," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah usai menghadiri Rapat Koordinasi Tim Teknis Penyusun Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna dan Masterplan Geopark di Jakarta, Senin.
Ia percaya, kehadiran geopark sebagai wahana wisata baru dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.
Keberadaan Geopark di Natuna, dapat menimbulkan dampak efek domino yang dirasakan langsung masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat, begitu pula dengan kesejahteraan masyarakat.
"Wisatawan kalau ke tempat wisata biasanya ada saja yang dibelanjakan. Baik itu untuk penginapan, makan, transportasi bahkan hiburan. Banyak sekali perputaran uang dalam sebuah tempat wisata. Masyarakat harus menjaga dan memanfaatkan ini sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian," kata Arif.
Saat ini, Natuna menjadi kawasan strategis nasional yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat karena letaknya strategis, berbatasan dengan empat negara.
Karenanya, kata dia, pengembangan daerah wisata di Natuna harus turut mempertimbangkan aspek keamanan dan kedaulatan Negara.
"Konsep pengembangan wisata ini harus juga mengedepankan konsep keamanan dengan cara berkomunikasi dan bersinergi dengan pihak terkait khususnya TNI, baik darat, laut maupun udara," kata dia.
Kabid Ekonomi dan Pembangunan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri, Hery Laksono menjelaskan, dalam konsep geopark, sebuah kawasan tidak mengalami perubahan bentuk alami.
Karenanya perlu melibatkan masyarakat tempatan untuk menjaga dan mengolahnya sehingga bisa dimanfaatkan menjadi objek wisata, tempat penelitian, konservasi flora dan fauna dan sebagaimnya, yang tidak merubah tatanan.
Konsep itu menjadi acuan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan yang disesuaikan dengan konsep geopark itu sendiri.
Dan untuk menjaga kawasan geopark keasrian dan sifat alaminya terjaga, maka pemerintah daerah perlu membuat Perda yang mengatur tata ruang kawasan itu.
"Dan karena kawasan di Natuna ini cukup unik, di mana wilayahnya banyak banyak digunakan untuk pangkalan militer maka perlu duduk bersama antara Pemda setempat dengan TNI agar dapat memetakan kawasan mana yang jadi wisata sehingga tidak masuk dalam wilayah yang menjadi area TNI," katanya.
Baca juga: Jadi Geopark, Alif Stone diyakini dapat nilai tambah
Baca juga: Natuna berbenah menuju geopark dunia
"Dengan ditetapkannya Natuna sebagai kawasan Geopark Nasional tentunya akan semakin memantapkan posisi Provinsi Kepri sebagai salah satu destinasi wisata," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah usai menghadiri Rapat Koordinasi Tim Teknis Penyusun Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna dan Masterplan Geopark di Jakarta, Senin.
Ia percaya, kehadiran geopark sebagai wahana wisata baru dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.
Keberadaan Geopark di Natuna, dapat menimbulkan dampak efek domino yang dirasakan langsung masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat, begitu pula dengan kesejahteraan masyarakat.
"Wisatawan kalau ke tempat wisata biasanya ada saja yang dibelanjakan. Baik itu untuk penginapan, makan, transportasi bahkan hiburan. Banyak sekali perputaran uang dalam sebuah tempat wisata. Masyarakat harus menjaga dan memanfaatkan ini sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian," kata Arif.
Saat ini, Natuna menjadi kawasan strategis nasional yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat karena letaknya strategis, berbatasan dengan empat negara.
Karenanya, kata dia, pengembangan daerah wisata di Natuna harus turut mempertimbangkan aspek keamanan dan kedaulatan Negara.
"Konsep pengembangan wisata ini harus juga mengedepankan konsep keamanan dengan cara berkomunikasi dan bersinergi dengan pihak terkait khususnya TNI, baik darat, laut maupun udara," kata dia.
Kabid Ekonomi dan Pembangunan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri, Hery Laksono menjelaskan, dalam konsep geopark, sebuah kawasan tidak mengalami perubahan bentuk alami.
Karenanya perlu melibatkan masyarakat tempatan untuk menjaga dan mengolahnya sehingga bisa dimanfaatkan menjadi objek wisata, tempat penelitian, konservasi flora dan fauna dan sebagaimnya, yang tidak merubah tatanan.
Konsep itu menjadi acuan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan yang disesuaikan dengan konsep geopark itu sendiri.
Dan untuk menjaga kawasan geopark keasrian dan sifat alaminya terjaga, maka pemerintah daerah perlu membuat Perda yang mengatur tata ruang kawasan itu.
"Dan karena kawasan di Natuna ini cukup unik, di mana wilayahnya banyak banyak digunakan untuk pangkalan militer maka perlu duduk bersama antara Pemda setempat dengan TNI agar dapat memetakan kawasan mana yang jadi wisata sehingga tidak masuk dalam wilayah yang menjadi area TNI," katanya.
Baca juga: Jadi Geopark, Alif Stone diyakini dapat nilai tambah
Baca juga: Natuna berbenah menuju geopark dunia