BP2RD Kepri duga PPKM hambat warga bayar pajak kendaraan

id BP2RD Kepri, menduga PPKM, hambat warga,bayar pajak kendaraan

BP2RD Kepri duga PPKM  hambat warga bayar pajak kendaraan

Sejumlah wajib pajak antre untuk membayar pajak di Samsat Tanjungpinang beberapa waktu lalu (Nikolas Panama)

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2RD Kepri) menduga Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan biaya masuk sekolah menjadi penghambat warga membayar pajak kendaraan.

"Selama PPKM Darurat dan PPKM Level IV ada sejumlah sektor perekonomian yang tidak bergerak sehingga pelaku usaha tidak memperoleh pendapatan. Di sisi lain, wajib pajak juga membayar biaya masuk sekolah sehingga tidak dapat membayar pajak kendaraan," kata Kepala BP2RD Kepri Reni Yusneli, di Tanjungpinang, Kamis.

Reni mengemukakan pendapatan asli daerah di Kepri terbesar bersumber dari sektor pajak kendaraan. Karena itu, BP2RD Kepri terus berinovasi mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya.

Salah satu inovasi yang dilakukan, sekaligus membantu warga yang terdampak menghadapi pandemi COVID-19 yakni memberi pemotongan pokok pajak kendaraan bermotor 50 persen, penghapusan denda keterlambatan, dan membebaskan biaya bea balik nama (BBNKB) II.

Relaksasi pajak kendaraan bermotor diberikan hanya tiga bulan, terhitung 1 Juli hingga 30 September 2021.

"Sejauh ini jumlah pembayar pajak kendaraan masih normal, biasa-biasa saja, meski sudah diberikan relaksasi. Ini tentu di luar dugaan kami, yang sebelumnya berharap relaksasi itu mendorong wajib pajak membayar pajak tepat waktu," ucapnya.

Meski jumlah pembayar pajak tidak membludak, Reni mengatakan realisasi
pajak kendaraan bermotor dari Januari 2021 sampai hari ini mencapai 62,94 persen dari Rp355,5 miliar.

"Realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai Rp223,7 miliar. Kami prediksi ini akan meningkat menjelang akhir pemberlakuan relaksasi pajak," tuturnya.

Reni menambahkan pajak yang bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor mulai Januari 2021 sampai sekarang mencapai 60,55 persen dari Rp205,5 miliar.

"Kita sudah mendapatkan 124,4 miliar dari bea balik nama kendaraan bermotor," ucapnya.

Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar