BPJS Kesehatan optimalkan JKN KIS dengan Pemkot Batam

Batam (ANTARA) - BPJS Kesehatan Kota Batam Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Batam dalam rangka melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan pemerintah daerah.

“Kami melaksanakan dua forum yakni terkait progres program JKN-KIS dan progres pelayanan kesehatan di kabupaten atau kota. Hari ini bersama Pemkot Batam kita akan membahas perkembangan program JKN-KIS khususnya terkait pencapaian kepesertaan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Iwan Adriady, di Batam, Rabu.

Jumlah peserta BPJS Kesehatan sampai dengan 30 April berjumlah 1.088.217 jiwa atau sekitar 91.21% dari jumlah penduduk Kota Batam.

Baca juga:
Ikuti arahan Presiden, Gubernur Kepri genjot belanja produk lokal

Imigrasi tolak 15 orang warga Malaysia dan Singapura masuk Batam

Iwan mengapresiasi Pemkot Batam yang telah memberikan alokasi sebanyak 46.500 jiwa untuk peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2022 ini.

“Dari total alokasi peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah tersebut masih ada kuota yang belum terisi, begitu pula dengan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kerja (PBI JK) yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial," ujar Iwan.

Dengan begitu, BPJS Kesehatan terus melakukan sinergi dan kolaborasi bersama dinas terkait, agar kuota segera dapat dipenuhi dan dimanfaatkan oleh peserta.

"Salah satunya adalah dengan terus melakukan sanding data dengan Dukcapil untuk mengetahui masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” kata Iwan.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Batam, Yusfa Hendri mengatakan bahwa ke depannya Pemkot Batam dan BPJS Kesehatan akan lebih fokus kepada masyarakat yang belum dijamin oleh program JKN-KIS.

“Beberapa tahun belakangan, Pemkot Batam sudah memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran daerah untuk peserta JKN-KIS yang dibiayai oleh pemerintah. Ini ditujukan untuk menjamin peserta yang tidak dijamin oleh pemerintah pusat sebagai peserta PBI JK. Oleh karena itu sudah seharusnya kita berkolaborasi untuk memenuhi kuota yang telah disediakan,” kata Yusfa.

Baca juga:
Gubernur Kepri paparkan rencana pengembangan proyek strategis kepada Deputi Kemenko Marves

Satgas PMK Kepri bolehkan beli hewan kurban dari luar daerah

Pencapaian peserta ini menurut Yusfa erat kaitannya dengan Universal Health Coverage Kota Batam. Untuk itu segala persoalan harus segera dicari solusinya.

“Nantinya saya berharap setiap satker yang hadir dapat menyampaikan persoalan dan menyiapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan segera persoalan terkait program JKN KIS di Kota Batam," katanya.

Ia juga berharap, Dinas Kesehatan dapat menyampaikan terkait ketersediaan kuota kepada Dinas Sosial dan Camat agar dapat dilakukan pemenuhan kuota yang tersedia.