Tanjungpinang (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau Dodi Dermawan menyarankan pemerintah daerah untuk mengumumkan harga eceran tertinggi sembako (HET) di pasar tradisional dan swalayan untuk menekan inflasi pasca kenaikan harga BBM.
"Pemda harus mengintervensi harga sembako, kemudian mengumumkan HET untuk mencegah kenaikan harga sembako yang tidak wajar setelah harga BBM naik," kata Dodi di Tanjungpinang, Sabtu.
Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji mengemukakan perubahan HET terhadap sembako setiap hari sebaiknya diumumkan di pasar tradisional dan swalayan sehingga konsumen mengetahuinya.
Sebagian swalayan di Kepri yang menjual sembako sudah mengumumkan HET terhadap sembako, seperti Swalayan 21 Tanjungpinang. Pengelola swalayan itu menyadari nilai kejujuran dalam menjual barang kebutuhan masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan konsumen.
Namun sebagian besar swalayan di Kepri, dan pasar tradisional, termasuk yang dikelola BUMD tidak mengumumkan HET sembako sehingga potensial dimanfaatkan oleh distributor atau pedagang yang ingin mencari keuntungan berlebihan setelah harga BBM naik.
"Maka pemda dan Satgas Pangan harus bergerak dari hulu ke hilir untuk mengawasi, mengevaluasi dan menindak distributor dan pedagang yang nakal. Jangan sampai ada distributor dan pedagang yang menaikkan harga sembako terlalu tinggi dengan alasan pengaruh BBM," ujarnya.
Dodi menjelaskan inflasi pasti terjadi setelah harga BBM naik karena biaya produksi sembako turut naik. Namun kenaikan inflasi dapat ditekan melalui pengawasan dan intervensi pemda.
Intervensi yang dilakukan bermacam-macam mulai dari sanksi terhadap pelaku usaha yang nakal hingga operasi pasar.
"Bentuk intervensi itu tergantung hasil evaluasi dari hulu ke hilir," ucapnya.
Dodi menilai wajar pemerintah menaikkan harga BBM. Keputusan itu secara politik ekonomi tentu berat, karena dianggap tidak populer. Namun ada hal yang perlu diprioritaskan terkait kondisi keuangan negara, yang harus dijaga agar tetap stabil.
"Harga BBM naik untuk menjaga APBN agar tetap sehat," katanya.
Presiden Joko Widodo umumkan kenaikan harga pertalite dari Rp7.650 per liter jadi Rp 10.000 ribu per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.
Berita Terkait
Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar Batam siap jadi hub logistik internasional
Kamis, 9 Mei 2024 7:07 Wib
Pemkot Batam terima hibah sistem pengendalian lalu lintas Rp17,2 miliar
Rabu, 8 Mei 2024 18:11 Wib
Gubernur Kepri Ansar Ahmad minta Malaysia lepas nelayan Natuna yang ditahan
Rabu, 8 Mei 2024 16:30 Wib
TNI AU di Natuna Kepri pamerkan alutsista ke pelajar
Rabu, 8 Mei 2024 16:17 Wib
Bandara Hang Nadim Batam siap layani angkutan haji
Rabu, 8 Mei 2024 15:07 Wib
DJP Kepri sita aset wajib pajak Rp2 miliar
Rabu, 8 Mei 2024 14:55 Wib
Pemprov Kepri lakukan rehabilitasi pelabuhan Letung dengan biaya Rp14 miliar
Rabu, 8 Mei 2024 13:19 Wib
Kepri beri insentif Rp2 juta kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Babinpotmar
Rabu, 8 Mei 2024 12:17 Wib
Komentar