DPRD Kepri minta Pemprov jaga inflasi dari sektor transportasi laut

Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin meminta pemerintah daerah setempat menjaga inflasi, khususnya di sektor jasa transportasi laut menyusul kenaikan harga BBM.

"Perlu kajian secara menyeluruh terkait dampak kenaikan harga BBM, terutama di sektor kelautan. Ini mengingat 96 persen wilayah Kepri adalah lautan, sehingga lalu lintas orang hingga barang-barang kebutuhan pokok sangat bergantung dengan alat transportasi laut," kata Wahyudin di Tanjungpinang, Selasa.

Ia menyebut kenaikan harga BBM berpotensi memicu tingginya angka inflasi di bidang transportasi laut, karena tarif kapal penumpang dipastikan ikut naik dalam waktu dekat. Kondisi ini juga dapat membuat orang-orang enggan bepergian, hingga menyebabkan operator pelayaran tidak maksimal beroperasi.

Baca juga:
Vaksinasi "booster" kedua di Kepri meningkat 14 persen

TNI AL gelar sunatan massal di atas KRI Bontang di Natuna

Di sisi lain, kata dia, pasokan bahan pangan di pulau-pulau terluar Kepri, seperti Natuna, Anambas, dan Lingga yang mayoritas didatangkan dari daerah perkotaan menggunakan jalur laut bakal merangkak naik seiring penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah.

"Pemerintah harus segera menyiasati persoalan ini. Bagaimana menjaga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tidak turun," ucap Wahyudin.

Dia mendorong Pemprov Kepri meminta tambahan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke pemerintah pusat, sebab kenaikan harga BBM cukup berdampak terhadap perekonomian di daerah dengan karakteristik kepulauan ini.

Paling tidak, lanjutnya, Pemprov Kepri diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola ruang laut 0-12 mil dari garis pantai, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) meningkat yang selama ini hanya mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor.

"Di tengah situasi krisis global saat ini ditambah minimnya PAD, kita perlu dukungan anggaran yang memadai. Salah satu tujuannya itu, membantu warga miskin menghadapi kenaikan harga BBM," ujar Wahyudin.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad membeberkan sejumlah skema pengendalian inflasi di daerahnya atas kenaikan harga BBM, antara lain memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM, menetapkan batas kenaikan tarif angkutan penumpang dan barang, mengontrol tingkat margin di setiap rantai distribusi barang pada tingkat yang wajar.

Baca juga:
Polisi tangkap penimbun 630 liter Bio Solar bersubsidi di Batam

Pemkot Batam lanjutkan program relaksasi pajak tahap dua

Kemudian, katanya, meningkatkan pengawasan pada distribusi dan ketersediaan barang di pasar distributor guna mencegah spekulasi atau penimbunan.

"Kita juga akan mengoptimalkan belanja pemerintah dan memastikan penyaluran bantuan sosial guna mencegah penurunan daya beli masyarakat," tutur Ansar.

Khusus tarif penumpang transportasi laut, lanjutnya, Pemprov Kepri akan membahasnya bersama pihak-pihak terkait agar kenaikan tarif yang telah diusulkan sebagian operator pelayaran jangan sampai terlalu memberatkan masyarakat.

"Kalau harga BBM naik 45 persen, tarif kapal tak mungkin ikut naik 45 persen. Tetap harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat sekarang ini," katanya menegaskan.

Pemerintah menetapkan harga BBM jenis pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10 ribu, solar dari Rp5.150 menjadi 6.800 dan pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Pemerintah juga langsung mengalihkan alokasi dana subsidi BBM ke bantuan sosial. Ada tiga jenis bantuan sosial, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), sampai Bantuan Angkutan Umum (BAU).