FPDIP Nilai Pemkab Karimun Tidak Peduli UKM

Rabu, 19 Januari 2011 19:50 WIB

Karimun (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun, Jamaluddin, menilai Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tidak peduli pada pemberdayaan usaha kecil menengah.

"Ketidakpedulian itu bila terus menerus terjadi dikhawatirkan akan mengakibatkan sejumlah usaha kecil menengah di Karimun gulung tikar," ucapnya di Meral, Karimun, Rabu.

Jamaluddin mengaku tidak mengetahui apa alasan Pemkab Karimun tidak peduli pada perkembangan dan pemberdayaan UKM dan apa program dari pemberdayaan ekonomi masyarakat tahun anggaran 2011.

"Padahal, pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir begitu gencar memberdayakan usaha kecil yang sudah terbukti turut menjaga stabiltas ekonomi di negeri ini," tuturnya.

Dia memaparkan ketidakpedulian Pemkab Karimunt sudah sejak tahun 2006i.

"Setelah Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan kredit macet dana bergulir tahun 2006 sebesar Rp12,7 miliar, tidak terlihat lagi tanda-tanda kepedulian dari Pemkab Karimun, termasuk upaya menagih kredit macet," paparnya.

Dia mengatakan terjadinya kredit macet itu tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemkab Karimun untuk tidak peduli dengan UKM yang umumnya membutuhkan pembinaan dan bantuan modal dari pemerintah.

"Setahu saya sebagian besar dana bergulir yang macet itu tidak diterima oleh pemilik UKM sebenarnya, salah satu bukti para debitur dana bergulir senilai Rp25 juta hingga Rp50 juta yang rata-rata macet tidak pernah dipublikasikan oleh pihak pengelola dana bergulir, sehingga muncul dugaan para debitur itu fiktif," katanya.

Terkait kredit macet ia meminta agar pengusutan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK Harus mengusut sebab aparat penegak hukum di Karimun tidak pernah menindaklanjuti kasus kredit macet yang secara nyata telah merugikan keuangan daerah, katanya.

"Lagi pula hanya KPK yang masih dipercaya bisa memberangus tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu," ujarnya.
(ANT-HAM/A013/Btm1)