Batam (ANTARA) - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Batam, Kepulauan Riau telah menyalurkan sekitar 200 ton beras bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP).
Kepala Perum Bulog Cabang Kota Batam Meirizal Sudyadi di Batam, Kamis, mengatakan pihaknya memastikan penyaluran beras CPP tahap pertama tersebut akan dapat terselesaikan menjelang akhir bulan.
"Untuk penyaluran beras CPP di kota Batam ini sudah mencapai sekitar 200 ton lebih dengan pagunya 322 ton lebih. Insya Allah direncanakan nanti bisa selesai sebelum akhir bulan," kata Meirizal.
Ia menjelaskan, penyaluran alokasi beras di Kota Batam setiap satu bulan berjumlah 325 ton beras, sehingga total beras yang dialokasikan selama tiga bulan ke depan hingga Desember 2023 berjumlah 975 ton.
Baca juga:
Bawaslu Kota Batam libatkan mahasiswa dalam pengawasan pemilu partisipatif
BP Batam prioritaskan relokasi untuk warga Rempang yang sudah mendaftar
"Semuanya ini akan dibagikan kepada penerima bantuan pangan di 12 kecamatan Kota Batam yang berjumlah 32.533 orang," ujar dia.
Dengan begitu pihaknya berharap dengan adanya bantuan pangan tersebut dapat meminimalisasi inflasi di Kota Batam.
"Semula bantuan pangan beras ini akan kita salurkan pada bulan Oktober 2023, tapi karena kenaikan harga beras ini menjadi salah satu penyumbang inflasi, jadwal penyalurannya kita majukan," kata Meirizal.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menyalurkan 6.344 kg beras bantuan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) tahun 2023 kepada 389 warga Pulau Kasu yang merupakan korban bencana angin puting beliung.
Baca juga:
Bawaslu Batam pastikan untuk kawal hak pilih mahasiswa perantau
KPK sita tiga mobil mewah Andhi Pramono di Ruko Green Land Batam
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kota Batam Mardanis mengatakan untuk tahun 2023 pihaknya mengalokasikan beras bantuan CPPD sebanyak 10 ton.
"Daerah wajib menyediakan CPPD ini berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012. CPPD ini sebagai antisipasi kekurangan/kelebihan ketersediaan pangan, antisipasi gejolak harga pangan, keadaan darurat, kerjasama internasional dan bantuan pangan luar negeri. Pengaturan Cadangan Pangan Pemkab/Kota diatur dalam PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi," kata Mardanis.
Baca juga:
KPU Kota Batam verifikasi administrasi penggantian DCS
MUI Kepri harap masalah Rempang tidak berdampak negatif pada budaya
Ketum Solmet sampaikan tiga masalah tanah ke Presiden, termasuk Rempang
Polda Kepri lakukan patroli cyber lacak akun penyebar berita bohong UAS
Komentar