Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 345 anak kelas tujuh hingga sembilan sekolah menengah pertama di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan layanan pendampingan psikososial dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, setelah terjadi bentrokan antara aparat dan warga setempat beberapa waktu lalu.
"Sebagai upaya berkelanjutan dalam memastikan perlindungan anak, kami bersama-sama dengan dinas/lembaga terkait menyelenggarakan pendampingan psikososial bagi anak dalam situasi darurat," kata Plt Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Atwirlany Ritonga.
Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Sabtu, Atwirlany mengatakan bahwa pendampingan psikososial bagi anak dalam situasi darurat merupakan bagian dari upaya perlindungan khusus anak yang ditujukan untuk mencegah dampak psikologis lanjutan yang traumatik pada anak.
Dalam kegiatan pendampingan psikososial yang diadakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Batam, anak-anak menjalani pemeriksaan kondisi psikologis menggunakan instrumen self-report serta mengikuti diskusi mengenai regulasi emosi.
Dalam sesi diskusi, anak-anak diajak untuk mengenali berbagai jenis emosi, sumber emosi, dan cara mengelola emosi. Anak-anak juga diajak melakukan relaksasi dengan teknik pengaturan pernapasan.
Selanjutnya, anak-anak diminta berdiskusi dalam kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai cara mengatur emosi yang paling sesuai untuk mereka.
Kegiatan pendampingan psikososial diakhiri dengan sesi menulis surat untuk diri sendiri dengan tujuan memberikan apresiasi dan menguatkan diri sendiri.
Menurut Atwirlany, sesi pendampingan psikososial menunjukkan bahwa secara umum anak-anak masih mengingat peristiwa bentrokan antara warga dan aparat pemerintah pada 7 September 2023.
"Namun, mereka sudah mampu untuk melaksanakan aktivitas belajar di sekolah seperti semula," katanya.
Sementara itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebutkan warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City yang menempati hunian sementara terus bertambah.
"BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan investasi di Rempang sesuai instruksi pemerintah pusat. Sudah 31 KK yang pindah dan kami berharap jumlah tersebut bisa terus bertambah," ujar Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait melalui keterangan yang diterima di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu.
Ia mengatakan progres tersebut tak terlepas dari upaya BP Batam yang terus mengedepankan pendekatan persuasif selama melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang.
Di samping itu pemerintah pusat melalui BP Batam juga berkomitmen untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dalam pembangunan yang terdaftar sebagai program strategis nasional tersebut.
"Pemerintah pusat juga menyampaikan komitmen bahwa pembangunan di Pulau Rempang yang pertama memperoleh manfaatnya adalah warga Rempang sendiri," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: 345 anak di Pulau Rempang dapat layanan pendampingan psikososial
345 anak SMP di Rempang dapat layanan pendampingan psikososial dari Kementerian PPPA
Kegiatan pendampingan psikososial bagi anak dalam situasi darurat setelah bentrokan antara aparat pemerintah dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (ANTARA/HO KPPPA)
Komentar