Ganjar: Pemilu Daerah Seharusnya Dibiayai Pusat

Jumat, 1 Juli 2011 18:32 WIB

Batam (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo mengusulkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dibiayai oleh pusat untuk menjaga penyelenggaraan pemilu daerah tetap netral.

"Kalau yang membiayai pusat, pemilu di daerah akan berjalan lebih terbuka dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara bisa lebih netral," kata Ganjar disela-sela acara Seminar Nasional Meneropong Pemilu 2014 di Harmoni Hotel Batam, Jumat.

Menurut dia, selama ini penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sering terganjal anggaran terlebih bila salah satu calon merupakan pemimpin yang tengah berkuasa (incumbent).

"Terkadang KPUD terjerat pada incumbent. Bila tidak condong pada incumbent dana penyelenggaraan tidak dicairkan oleh pemerintah," kata dia.

Hal tersebut, kata dia, sering kali berakibat tahapan pemilu tidak berjalan sesuai jadwal karena hambatan dana.

"Bila dibiayai pusat, itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada incumbent yang memainkan anggaran untuk kepentingan kemenangannya," ucap Ganjar.

Selain rawan dimainkan oleh incumbent, kata Ganjar, banyak juga daerah yang belum mampu membiayai pemilu di daerah masing-masing.

"Ada sebagian daerah yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga kesulitan juga menyelenggarakan pilkada," kata dia.

Selain persoalan anggaran pilkada, menurut Ganjar, sebaiknya staf KPU yang bertugas di daerah juga direkrut langsung dari pusat.

"Itu juga bisa menjaga independensi KPUD," kata dia.

Ganjar mengatakan, dalam revisi undang-undang pemilu baru yang tengah dibahas diusulkan agar anggaran pilkada dialokasikan langsung melalui APBN, bukan dari APBD.

"Selain persoalan anggaran Pemilukada yang menjadi masukan dalam revisi UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Pemilu, ada sekitar 50 persen muatan dalam regulasi tersebut yang akan direvisi," ujar dia.

(ANT-L/R010/Btm3)