Ganjar janji tingkatkan kesejahteraan guru PAUD

Batang (ANTARA) - Calon Presiden RI nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) bola memenangkan Pilpres 2024.

"Bayarannya ternyata satu tahun Rp600 ribu, saya ulangi, satu tahun Rp600 ribu. Ini sesuatu yang menurut saya, sangat-sangat tidak adil," kata Ganjar Pranowo di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa.

Ganjar Pranowo komitmen bakal menaikkan pendapatan guru PAUD jika terpilih menjadi Presiden RI periode 2024—2029.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menerima aspirasi dari salah satu perwakilan himpunan guru PAUD.

Guru PAUD tersebut mengeluhkan tiga hal kepada Ganjar, yakni status guru PAUD nonformal, alokasi dana desa untuk kesejahteraan guru PAUD, dan bayaran guru PAUD sebesar Rp600 ribu per tahun.

Menurut Ganjar, pembayaran guru PAUD Rp600 ribu/tahun setiap akhir tahun sangat tidak adil.

Capres berambut putih itu pun memaparkan dua strategi jika terpilih menjadi Presiden bersama Mahfud Md., yakni pertama sinkronisasi dan harmonisasi regulasi.

"Yang kedua, sumber daya yang kita miliki 20 persen dari APBN, APBD provinsi, maupun kabupaten/kota yang diperintahkan untuk pendidikan itu harus memperhatikan guru PAUD, termasuk pendidikan PAUD, termasuk fasilitas yang ada," kata Ganjar.

Ganjar bakal mengoptimalkan alokasi 20 persen APBN dan APBD untuk kesejahteraan guru PAUD, termasuk meningkatkan pendidikan dan fasilitas PAUD.

"Bagaimana kita memberikan insentif yang cukup kepada mereka dan inilah yang akan menjadi PR. Tadi saya minta teman-teman guru PAUD kasih masukan kepada saya, berapa jumlahnya, dan kondisinya seperti apa sehingga kelak bisa kita bereskan," kata dia.

Sementara itu, saat menemui perwakilan nelayan dan petani di Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa, Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan pendataan untuk memudahkan distribusi bantuan subsidi solar untuk nelayan.

"Soal BBM nelayan ini keluhannya di banyak tempat. Yang penting disediakan kuota maka saya tanya ada SPDN tidak? Kalau ada, tinggal dihitung kuota. Karena ini subsidi, perlu didata. Kalau tidak didata, nanti yang tidak berhak mendapatkan subsidi akan ikut membeli," ujar Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi dari nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pekalongan terkait dengan sejumlah persoalan, antara lain, soal distribusi bantuan subsidi solar yang tidak merata.

Menurut Ganjar, kendala subsidi solar di samping masalah kuotanya adalah soal pendataan. Oleh karena itu, pendataan menjadi sangat penting.

Pendataan tersebut sejalan dengan program Ganjar-Mahfud, yakni KTP Sakti yang bakal menyatukan seluruh data profil masyarakat penerima bantuan pemerintah dalam satu kartu.

Dengan metode itu, KTP Sakti bakal lebih memudahkan bantuan pemerintah untuk masyarakat dengan lebih lancar dan juga tepat sasaran.

Oleh sebab itu, Ganjar mendorong HNSI sebagai wadah nelayan untuk melakukan pendataan dengan tepat agar nelayan yang benar-benar berhak menerima bantuan bisa menerimanya tanpa ada kecemburuan sosial.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ganjar sebut bakal tingkatkan kesejahteraan guru PAUD