Wagub Kepri: Prematur Jaksa Usut Bedah Rumah

Sabtu, 5 November 2011 20:21 WIB

Karimun (ANTARA Kepri) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo mengatakan terlalu prematur bagi kejaksaan untuk mengusut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran program bedah rumah tidak layak huni di Kabupaten Karimun.

'''Kok sudah diperiksa jaksa, proyek 'kan masih berjalan sampai Desember. Terlalu prematur kalau jaksa sudah memeriksa adanya indikasi penyimpangan,'' kata Wakil Gubernur dalam kunjungannya ke Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Menurut Soerya, kejaksaan seharusnya memeriksa setelah proyek selesai jika memang terindikasi ada penyimpangan dalam pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni (BRLTH), bukan saat proyek masih berjalan.

Terkait indikasi penyimpangan program BRTLH di Pulau Kundur yang sedang diselidiki Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, menurut dia, hal itu tidak seperti yang diberitakan di media.

''Saya sudah tanyakan ke wakil bupati, informasinya tidak seperti itu. Dana yang disalurkan untuk program bedah rumah tetap utuh, tapi tentu ada yang dialokasikan untuk upah tukang,'' ucapnya.

Mengenai belum dikucurkannya anggaran untuk program tersebut seluruhnya, Soerya mengatakan hal itu tergantung kemajuan di lapangan.

''Anggaran dari provinsi memang tidak dikucurkan sekaligus, tapi bertahap sesuai kemajuan. Kucuran dana dilakukan sambil jalan sampai Desember,'' ucapnya.

Sebelumnya, Cabang Kejari Tanjung Balai Karimun di Tanjungbatu telah memanggil sejumlah orang untuk dimintai keterangan terkait indikasi penyimpangan program BRTLH yang dibiayai APBD Provinsi Kepri dan Kabupaten Karimun untuk 600 unit rumah tidak layak dengan anggaran sebesar Rp12 miliar.

Penyelidikan berawal dari informasi dugaan pemotongan dana BRLTH untuk Kelurahan Alai, Pulau Kundur sebesar Rp3,5 juta per unit rumah.

Anggota Komisi A DPRD Karimun Jamaluddin, sangat menyesalkan ada indikasi penyimpangan dalam program BRTLH.

"Sejak awal saya sudah minta program itu dikawal oleh lintaslembaga, karena program itu bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin. Dalam pelaksanaannya apa yang kami khawatirkan itu memang terjadi, pemotongan anggaran bedah rumah tidak hanya di Kelurahan Alai saja, tapi juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya." katanya.