PAD pada APBD Perubahan Kepri 2024 diproyeksi naik Rp214 miliar

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD Perubahan tahun anggaran 2024 diproyeksi naik sebesar Rp214 miliar, yaitu dari Rp4,216 triliun menjadi Rp4,430 triliun.

"Proyeksi kenaikan PAD itu dihitung hingga akhir tahun 2024," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa.

Ansar menyebut proyeksi kenaikan PAD di dalam APBD Perubahan 2024 bersumber dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor, lalu peningkatan dana bagi hasil pusat, serta tambahan objek pungutan pajak dari pajak mineral bukan logam (MBLB).

Baca juga: Kemenag Batam kampanyekan penolakan aksi bunuh diri dan judi online

Menurutnya kontribusi PAD pada APBD Kepri sudah cukup besar, sehingga akan terus dioptimalkan guna mendukung pembangunan daerah.

Di sisi lain, proyeksi belanja daerah pada APBD Perubahan Kepri 2024 naik dari Rp4,344 triliun menjadi Rp4,569 triliun.

"Sedangkan pembiayaan daerah naik Rp10 miliar, dari semua Rp128 miliar menjadi Rp138 miliar. Lalu, kenaikan dari sisa lebih penggunaan anggaran 2024 yang semula ditargetkan Rp220 miliar, menjadi Rp231 miliar berdasarkan audit BPK," ungkap Ansar.

Ansar menyampaikan bahwa perubahan pendapatan dan belanja daerah ini APBD untuk menindak lanjuti kebijakan pemerintah pusat, antara lain tentang pemberian THR dan gaji ke-13 ASN yang bersumber dari dana APBD.

Baca juga: Pengamat Kemaritiman ingatkan ancaman keberadaan Kapal Supertangker MT Arman 114

Selain itu, katanya, perubahan APBD juga dapat dilakukan apabila perkembangan anggaran tidak sesuai, kemudian terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi antar program dan antar jenis belanja.

"Selanjutnya memperhatikan perkembangan anggaran pada semester I 2024, khususnya perubahan pada pendapatan asli daerah," ujar Ansar.

Ansar menambahkan proyeksi APBD Perubahan Kepri 2024 sudah diusulkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dan segera disahkan menjadi peraturan daerah, sehingga berdampak langsung pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:
Bakamla RI bangun gedung sistem peringatan dini di Natuna Kepri

Barantin sertifikasi komoditas rajungan asal Tanjungpinang senilai Rp5,76 miliar