Polda Kepri: Jaga kondusivitas selama masa tenang Pilkada 2024

Batam (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengimbau seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut untuk menjaga kondusivitas selama masa tenang Pilkada Serentak 2024.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menahan diri, menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks,serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat meresahkan,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad di Batam, Minggu.

Pandra menjelaskan selama 24 - 26 November 2024 adalah masa tenang, sehingga dalam periode ini penting untuk menciptakan suasa yang aman, damai dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia, semua pihak diminta untuk tidak melakukan kegiatan kampanye, provokasi, atau tindakan yang dapat mengganggu ketenangan dalam masyarakat.

“Masa tenang adalah waktu yang harus dimanfaatkan untuk menghormati proses demokrasi,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat memecah belah persatuan.

Masyarakat Kepri juga diingatkan bijak dalam bermedia sosial dengan selalu mengedepankan saring sebelum berbagai informasi guna menghindari penyebaran hoaks yang masif di tengah masyarakat.

“Penyebaran hoaks sangat berbahaya, terutama di masa-masa penting seperti ini. Agar tidak terprovokasi oleh hoaks, masyarakat diimbau lebih berhati-hati menerima informasi, pastikan bersumber dari terpercaya dan sahih,” katanya.

“Jangan mudah terprovokasi atau ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar,” ujarnya lagi.

Polda Kepri juga menyoroti praktik kampanye hitam yang sering dilakukan dengan menyebarkan fitnah dan informasi negatif yang tidak berdasar terhadap calon tertentu guna merusak reputasi, menciptakan kebencian dan memecah belah persatuan masyarakat.

“Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak terlibat dalam black campaign,” katanya.

Pandra menekankan Pilkada 2024 harus dijalankan dengan damai, jujur, tanpa adanya fitnah atau pencemaran nama baik.

“Jangan sampai isu-isu yang tidak benar merusak proses demokrasi yang sehat dan fair,” ujarnya.

Begitu juga dengan politik uang, Pandra mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergoda dengan iming-iming uang atau hadiah sebagai alat untuk mempengaruhi suara dalam pilkada.

"Politik uang merusak esensi dari demokrasi dan dapat menurunkan kualitas pemilihan umum. Pilihlah calon pemimpin berdasarkan kualitas dan visi-misi bukan karena iming-iming materi,” ujarnya.