Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) akan membangun sekitar 25 unit rumah layak huni bagi warga setempat pada tahun 2025.
Rinciannya yaitu sebanyak 15 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan 10 unit Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat.
"Jumlah rumah warga yang dibangun tahun ini memang tidak banyak, karena kondisi anggaran terbatas," kata Kepala Disperkim Kepri Said Nursyahdu di Tanjungpinang, Kamis.
Said menjelaskan untuk pembangunan 15 RTLH itu tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Kepri. Program RTLH dilakukan dengan cara memperbaiki rumah secara menyeluruh atau sebagian.
Menurutnya, pembangunan RTLH merupakan program yang bertujuan membantu masyarakat yang tinggal di rumah tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.
Penerima RTLH antara lain warga yang sudah berkeluarga, lalu memiliki rumah tidak layak huni, dan berdiri di tanah sendiri, kemudian berpenghasilan di bawah UMK, serta sudah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
"Bantuan RTLH per unit sekitar Rp20 juta yang dalam bentuk material bangunan, bukan uang tunai," ujar Said.
Sementara untuk pembangunan 10 unit SPM perumahan rakyat tersebar di dua daerah yaitu Serasan di Kabupaten Natuna dan Pulau Dompak di Kota Tanjungpinang. Masing-masing akan dibangun sebanyak lima rumah.
SPM perumahan rakyat di Pulau Dompak menyasar pada warga yang terdampak relokasi pembangunan Kepri. Sedangkan di Serasan, merupakan rumah warga terdampak bencana longsor beberapa waktu lalu.
"Pembangunannya dari nol atau fondasi awal. Anggaran bantuan pembangunan per unit SPM rumah sekitar Rp200 juta," ujar Said.
Selain pembangunan rumah, Disperkim Kepri tahun ini juga fokus membangun prasarana, sarana dan fasilitas umum, seperti semenisasi, lampu jalan, drainase hingga air bersih, yang dianggarkan melalui alokasi dana pokok pikiran DPRD Kepri.
Baca juga: Ansar Ahmad: Kebutuhan rumah layak huni di Kepri cukup tinggi
Komentar