Pemkot Batam sebut 24 Koperasi Merah Putih telah berbadan hukum dan aktif

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menyebutkan bahwa 24 dari total 64 Koperasi Merah Putih yang dibentuk di setiap kelurahan, telah berbadan hukum dan aktif beroperasi.

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid mengatakan bahwa proses legalisasi koperasi melalui akta notaris ditargetkan rampung sebelum 27 Juni 2025, lebih cepat dari tenggat waktu nasional yang ditetapkan pada 30 Juni.

“Hingga hari ini sudah ada 24 koperasi yang memiliki akta notaris maka sudah sah secara legal. Ada 40 yang masih proses akta. Target kami semua 64 koperasi dari tiap kelurahan sudah memiliki akta notaris paling lambat 27 Juni. Ini agar saat peluncuran nasional pada 12 Juli, Batam sudah siap sepenuhnya,” ujar Jefridin Hamid di Batam, Rabu.

Koperasi Merah Putih ini merupakan bagian dari program nasional pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui gerakan koperasi berbasis komunitas.

Sekda juga menjelaskan bahwa Pemkot Batam telah menyiapkan program edukasi dan pembinaan bagi seluruh pengurus koperasi.

Edukasi ini akan difokuskan pada penguatan manajemen, penyusunan proposal usaha, hingga pengelolaan keuangan koperasi.

Baca juga: Pemkot Batam lindungi 6.945 pekerja transportasi informal lewat BPJS-TK

“Kami sudah menganggarkan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan untuk pelatihan dan edukasi. Karena koperasi ini nantinya bisa mendapatkan akses pinjaman dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi, dengan nominal antara Rp1 hingga Rp5 miliar. Maka perlu ada pembekalan yang serius,” kata dia.

Pelatihan direncanakan berlangsung dalam beberapa gelombang, mengingat total pengurus koperasi bisa mencapai ratusan orang.

“Pengurus ada yang lima orang, ada yang delapan orang per koperasi, dikalikan 64 itu sudah sangat ramai. Maka kami bagi-bagi dalam beberapa gelombang,” katanya.

Materi pelatihan akan difokuskan pada tata kelola koperasi, penyusunan rencana bisnis, serta manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.

Baca juga: BKKBN soroti kebutuhan sarana prasarana optimalkan program KB di Kepri

Menurut Jefridin, koperasi yang akan dibentuk menyesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.

Ia mengatakan untuk di pulau-pulau terluar, koperasi bisa bergerak di bidang perikanan dan pertanian, sedangkan di daratan utama difokuskan pada sektor kebutuhan pokok seperti sembilan bahan pokok (sembako).

“Karakter koperasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi di wilayah masing-masing. Kami ingin koperasi ini benar-benar bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tutupnya.