Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kepri menargetkan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 (PK-25) menyasar 215.241 keluarga.
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Rohina menyampaikan target sasaran keluarga itu tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat. Pemutakhiran PK-25 digelar serentak mulai 22 Juli sampai 21 Agustus 2025 di seluruh wilayah Indonesia.
"Khusus di Kepri ada 1.048 kader pendata pemutakhiran PK-25, dengan pembagian tugas meliputi data kependudukan, pembangunan keluarga dan program bangga kencana," kata Rohina usai membuka Workshop PK-25 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu.
Baca juga: Peringatan Harganas di Kepri momentum memperkuat peran keluarga
Rohina menyebut, workshop PK-25 bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola data agar informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi khususnya program Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN.
Ia menjelaskan, pemutakhiran pendataan keluarga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pemutakhiran PK-25 merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang berfungsi memperbarui data keluarga Indonesia secara komprehensif.
"Pemutakhiran ini juga mendukung terwujudnya data sosial dan ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025," ungkap Rohina.
Sementara Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan pemutakhiran PK-25 bukan sekadar administratif, namun harus menjadi pondasi dari perencanaan pembangunan yang berbasis data.
Baca juga: Bea Cukai Batam gagalkan penyelundupan 327 unit iPhone tujuan Jakarta
Melalui data akurat dan terkini, katanya, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan tepat sasaran, terutama dalam bidang kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. PK-2025 jadi momentum strategis guna memperbarui data keluarga se-Kepri.
"Hasil data ini jadi rujukan dalam menyusun program prioritas, seperti penurunan stunting, peningkatan kesejahteraan keluarga dan penguatan ketahanan keluarga," ungkap Ansar.
Ansar berpesan agar tim kader pendata PK-2025 sebagai garda terdepan, harus memastikan bahwa setiap keluarga terdata dengan baik dan benar. Ketekunan, ketelitian dan integritas pendata sangat menentukan kualitas data yang akan dihasilkan.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari instansi vertikal, pemerintah daerah, dan komponen masyarakat untuk memberikan dukungan penuh dalam bentuk anggaran, kebijakan, maupun koordinasi lintas sektor untuk menyukseskan program pemutakhiran PK-2025.
"Sinergi semua stakeholder terkait bersama masyarakat, adalah kunci keberhasilan dari pendataan ini," demikian Ansar.
Baca juga:
Lanud Natuna berhasil produksi jagung pulut ketat putih
BPJS-TK Batam salurkan beasiswa Rp1,9 M untuk 538 anak ahli waris
Komentar