Kepri usulkan pembangunan perumahan dukung program 3 juta rumah

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) telah menyampaikan sejumlah usulan pembangunan perumahan guna mendukung program tiga juta rumah kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Pemprov Kepri berkomitmen mendukung setiap langkah untuk mengembangkan satu kawasan permukiman, termasuk dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung di dalamnya," kata Wakil Gubernur (Wagub) Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Tanjungpinang, Kamis.

Wagub menyampaikan usulan pembangunan rumah itu, antara lain pembangunan rumah susun ASN Pemprov Kepri di Pulau Dompak, pembangunan rumah susun ASN Pemerintah Kabupaten Lingga, kemudian pembangunan rumah susun khusus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Provinsi Kepri.

Berikutnya, penanganan rumah khusus Suku Laut di Kabupaten Lingga, penanganan rumah khusus beserta PSU untuk Korban Bencana Serasan Kabupaten Natuna, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi tujuh Kabupaten/Kota se-Kepri.

Baca juga: Pemkot Batam optimistis pendapatan dari reklame bisa dongkrak PAD

"Mudah-mudahan, secara bertahap usulan itu dapat direalisasikan pemerintah pusat," ujar Nyanyang.

Ia juga menyampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan program tiga juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo dan Gibran, Pemprov Kepri melalui dana APBD telah melaksanakan rehabilitasi 99 unit RTLH pada tahun ini.

"Tahun depan, kita juga kembali menganggarkan rehabilitasi 700 unit RTLH di seluruh wilayah Kepri, " jelasnya.

Selain itu, lanjut Wagub, pemerintah provinsi terus berkomitmen menangani kawasan permukiman pesisir, mengingat wilayah Kepri merupakan provinsi terdiri lautan dan kepulauan.

Pemprov Kepri telah membangun sekitar 200 unit rumah untuk suku laut yang ada di Kabupaten Lingga, termasuk menangani permasalahan RTLH di kawasan pesisir dengan melakukan langkah-langkah mulai dari rehabilitasi, pengusulan pembangunan rumah susun, pengusulan pemugaran kawasan hingga relokasi kawasan kumuh pesisir.

"Itulah kebijakan yang terus kami lakukan untuk mendukung kebijakan perumahan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di Kepri," demikian Nyanyang.