Bedah Buku HPN 2015 Bahas Kemaritiman

Jumat, 6 Februari 2015 20:29 WIB

Batam (Antara Kepri) - Topik kemaritiman dan tol laut yang merupakan program utama pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi pembicaraan dalam kegiatan Bedah Buku Hari Pers Nasional 2015, Jumat siang di Kepri Mal Batam.

Tiga buku yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah "Jokowi, Revolusi Mental Mewujudkan Indonesia Baru" karya Usman Yatim.

Buku kedua berjudul "Tol Laut dari Natuna ke Papua" karya Sekretaris PWI Kepri, Saibansah Dardani. Selanjutnya buku "Di Laut Kita Jaya" karya Nurcholis MA Basyari. Kegiatan dimoderatori Widodo Asmowiyoto.

Dalam paparanya berdasarkan isi buku yang dikarangnya, Usman Yatim banyak menyampaikan mengenai terobosan-terobosan dari Presiden Joko Widodo yang berawal dari Wali Kota Solo hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta sebelum terpilih menjadi Presiden.

Ia mengatakan, meski seharusnya saat ini Presiden Joko Widodo masih belum habis masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo, namun dengan posisinya sebagai Presiden dia mampu menggaungkan revolusi mental dan Indonesia sebagai poros maritim dunia meski hal tersebut tidak akan mudah.

"Yang jelas, apa yang dilakukan merupakan gagasan di luar dugaan sebelumnya. Apalagi dia merupakan pengusaha mebel, namun dia berani menggaungkan kemaritiman sebagai sektor utama yang diusungnya," kata dia.

Saiban dalam pemaparannya mengatakan, laut adalah kehidupan sehari-hari masyarakat Kepri. Bahkan di Kepri ada suku laut yang lahir besar dan meninggal di laut.

"Ketika laut tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah perbatasan, bisa jadi akan terjadi disintegrasi bangsa," kata dia.

Tol laut, kata dia, menjadi solusi bagi Kepri dan seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai kesejahteraan.

"Di Kepri, akibat kurang tersedianya transportasi laut maka sebagian masyarakatnya lebih banyak mengonsumsi produk Malaysia dan lebih paham lagu Majulah Singapura dibanding lagu-lagu kebangsaan kita. Ini menunjukkan bahwa kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan dari pemerintah pusat," kata Saiban.

Jika hal tersebut tidak teratasi, kata dia, maka potensi disintegrasi bangsa sangat tinggi pada wilayah perbatasan yang tidak terurus salah satunya dengan penyediaan transportasi laut untuk distribusi barang dan mobilitas masyarakat perbatasan.

Pengarang buku "Di Laut Kita Jaya", Nurcholis mengatakan sudah sejak lama revolusi mental dan kemaritiman didengungkan namun yang perlu adalah tataran implementasi.

"Dibutuhkan orang-orang 'gila' agar bisa mengemplementasikannya. Namun tidak bisa hanya menyandarkan pada pemerintahan saat ini. Namun harus juga didorong agar pemerintah berikutnya agar melanjutkan," kata dia.

Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ/Confederation Asean Journalist) Persatuan Wartawan Indonesia, Big Solon Sihombing yang menjadi salah satu penanggap dalam kegiatan tersebut mengatakan di Indonesia masalah mental yang harus diperbaiki.

"Revolusi mental memang harus dilakukan. Karena jika dibandingkan negara-negara lain terutama negara barat, mental bangsa Indonesia masih kalah jauh," kata dia.

Perseteruan antara Polri dan KPK, kata dia, tidak lepas juga dengan persoalan mental para penegak hukum.

"Karena mental yang tidak terasah, mereka malah berantem sendiri bukanya menegakkan hukum," kata Sihombing.

Muhammad Nasir dari Kompas mengatakan pengenalan kepada anak-anak dan generasi muda tentang kemaritiman masih kurang.

"Harus diajarkan bagaimana mencintai air. Karena selama ini air dianggap membahayakan. Padahal manusia identik dengan air," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto