Gubernur Kepri: Sektor Perekonomian Perlu Dibenahi

Senin, 25 September 2017 22:07 WIB

Data yang kami sampaikan tentang perkembangan Kepri dari berbagai sektor yang cukup baik bersumber dari BPS. Kami tidak mungkin berani membuat sendiri data tersebut

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyatakan selama 15 tahun provinsi ini semakin maju, namun sektor perekonomian masih perlu dibenahi.

"Setelah saya turun ke lapangan, memang banyak yang perlu dibenahi. Ini akan kami perhatikan," kata Nurdin seusai rapat paripurna HUT Kepri ke-15 di Kantor DPRD Kepri, Senin.

Nurdin mengatakan pernyataan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak terhadap kondisi perekonomian Kepri memang harus disampaikan kepada publik. Hal itu disebabkan DPRD Kepri mitra kerja pihak eksekutif yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan.

"Data yang kami sampaikan tentang perkembangan Kepri dari berbagai sektor yang cukup baik bersumber dari BPS. Kami tidak mungkin berani membuat sendiri data tersebut," katanya.

Ia mengemukakan usaha kecil dan menengah harus dibenahi, dengan terobosan baru. Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kepri terkait harus mampu bersinergi dengan OPD kabupaten dan kota untuk meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan.

"Sendi-sendi ekonomi kerakyatan harus dibenahi, dan ditingkatkan," katanya.

Selain ekonomi kerakyatan, kata dia Pemprov Kepri akan bersinergi dengan Pemkot Batam untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di kota itu. Sektor industri juga akan dibenahi sehingga Batam semakin berkembang.

Peningkatan pertumbuhan perekonomian juga dilakukan dengan mendorong investasi. Kondisivitas daerah harus dijaga agar investor mau membuka usaha baru.

"Pertumbuhan investasi menjadi perhatian khusus. Kami akan membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan investasi di Batam dan daerah lainnya," katanya.

Salah satu penyebab ekonomi Kepri terpuruk hingga 1,52 persen berdasarkan data BPS yakni penyerapan anggaran yang lambat. Pemerintah Kepri seharusnya mampu mengatasi hal tersebut jika kegiatan pemerintahan terlaksana secara maksimal.

"Kami sudah menginstruksikan seluruh kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan secara maksimal sesuai ketentuan yang berlaku," kata Sekda Kepri TS Arif Fadillah.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan banyak pembangunan yang dicapai pemerintah dalam 15 tahun terakhir. Namun pemerintah diharapkan tidak merasa puas, karena masih ada pekerjaan rumah yang harus terus dikerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Salah satunya adalah angka pertumbuhan ekonomi yang terus menerus merosot. Padahal sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi Kepri selalu berada di angka pertumbuhan nasional," tegasnya.

Jumaga mengatakan kondisi ini tidak boleh terus-menerus terjadi, karena itu pemerintah harus segera melakukan evaluasi kepada kinerja OPD yang lamban dan mengganti seluruh pejabatnya.

"Diminta kepada Gubernur Kepri untuk melakukan evaluasi pejabat OPD yang tak mampu menterjemahkan secara baik seluruh target RPJMD ke dalam program kegiatan gubernur. Sehingga tahun depan ekonomi Kepri dapat lebih baik dan seluruh program dapat terealisasi," kata Jumaga.

Selain mengganti pimpinan OPD, DPRD juga mendesak agar Kepri segera memiliki wakil gubernur. Karena dengan kekosongan wagub ini secara tidak langsung menjadi penyebab merosotnya kinerja jajaran OPD tersebut.

"Oleh sebab itu kami meminta gubernur segera menyampaikan berkas Wakil Gubernur ke DPRD. Karena kehadiran wagub akan memacu pertumbuhan ekonomi di Kepri," ucap pria yang ikut membidani kelahiran Provinsi Kepri.(Antara)