Bupati Natuna Pertanyakan Ketidakhadiran Tim Asistensi Provinsi

id Musrenbang Natuna 2018,Buapti Natuna, Hamid rizal,tim asistensi kepri,natuna,pemekaran provinsi natuna anambas,anambas

Bupati Natuna Pertanyakan Ketidakhadiran Tim Asistensi Provinsi

Bupati Natuna Memberikan Sambutan dan Arahan saat Membuka Acara Musrenbang Kabupaten Natuna Tahun 2018 di Gedung Sri Serindit, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Senin(12/3) (Foto: Antaranews Kepri/ Cherman)

Natuna (Antaranews Kepri) – Bupati Natuna, Hamid Rizal, mempertanyakan ketidakhadiran Tim Asistensi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Natuna 2018, Senin.

"Harusnya mereka hadir, ini sudah merupakan tanda-tanda kalau natuna akan berdiri sendiri,” kata Hamid saat memberikan sambutan pada acara tersebut di Gedung Sri Serindit, Ranai, Natuna.

Menurutnya, semua pihak haruslah komitmen dan disiplin, karena hal tersebut  turut menunjang percepatan pembangunan suatu daerah.

Musrenbang kali ini mengusung tema, “Pemantapan Industri  Perikanan dan Pariwisata untuk Mewujudkan Struktur Perekonomian Daerah yang Berkualitas”.

Ia mengingatkan pembangunan Natuna tidak boleh keluar dari kerangka tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam tema tersebut.

"Ingat, semua kegiatan harus sejalan denga itu, harus menjurus dan menunjang pada dua sektor itu," tegasnya.

Beliau juga menjelakan, sektor perikanan menjurus pada indrustri perikanan, seperti home industri, dan disejalankan dengan  pariwisata sesuai Visi Kabupaten Natuna mewujudkan masyarakat yang cerdas, mandiri dan berlandaskan  budaya tempatan.

Harapkan beliau, program yang akan diusulkan betul-betul datang dari masyarakat.

“Cari yang sangat-sangat  dibutuhkan oleh masyarakat,  sangat prioritas, perhatikan baik-baik, dan saya berharap bukan kegiatan pejabat," tegasnya.

Kembali ia mengingatkan saat ini Natuna telah menjalankan Aplikasi khusus untuk mengaudit semua kegiatan berjalan.

"Kita telah memiliki aplikasi,  itu sudah berjalan, semua mengawasi pekerjaan yang kita lakukan, mari kita satukan pemikiran agar masyarakat merasakan, menikmati, sehingga dapat menuntaskan kemiskinan," pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Ia juga mempertanyakan ketidaksamaan data antara BPS dan Dinas Kesehatan terkait jumlah masyarakat miskin.

"Dengan adanya program Natuna Sehat, masyarakat miskin bertambah, dari  10.000 menjadi 15.000 orang, bertambah 5.000," kata Hamid.

Terkait hal tersebut, Ia meminta kepada aparat pemerintah di kecamatan harus memperhatikan betul, baik di tingkat lurah, kades, RW, RT.

"Jangan sembarang keluarkan surat miskin, data BPS menurun data kesehatan naik, kita akan surati itu nanti agar tidak sembarang mengeluarkan surat keterangan miskin," ungkapnya.

Di samping itu, ia juga meminta semua "stakeholder" membuat program harus memandang jauh kedepan.

"Saya mengingatkan tidak menutup kemungkinan pembentukan Provinsi Natuna Anambas akan terwujud,  dan akan membuka lapangan pekerjaan baru bidang pemerintahan. DPRD jangan ragu, kita sudah siap, kita akan susun tim untuk itu, semua kita akan libatkan”, kata Hamid.

Menurutnya hal itu akan berdapak pada percepatan pembangunan Natuna dan Anambas. "Program Presiden membangun dari pinggiran, sudah pas itu, kita jadi provinsi yang ke 35, saya yakin," ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Natuna, Hadi Candra mengatakan, selain mendukung langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal ini Bupati Natuna, Hamid Rizal, Ia juga secara pribadi meyakini pembentukan provinsi sudah sangat pantas.

Terkait Musrenbang yang sedang berlangsung, Hadi Candra  mengingatkan pemerintah harus tetap konsisten dengan tahapan.

"Bisa sampaikan hasil murenbang  awal bulan ini, biar dapat disahkan bersama, karena  ada sanksi paling lambat 30 november, sebelum anggaran tahun berikutnya berjalan”, ucapnya pada saat menyampaikan sambutan.

Ia juga mengatakan DPRD akan siap bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor perikanan dan pariwisata.

Pembukaan kegiatan yang akan diselenggarakan selama tiga hari itu dihadiri wakil bupati, sekretaris daerah,  anggota DPRD, FKPD, OPD, LSM, tokoh masyarakat, pemuda dan LSM. (Antara)

Editor :Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE