Bupati Lingga lantik 165 jabatan pengawas

Kamis, 19 April 2018 03:54 WIB

Bupati Lingga saat melantik Ajudannya jadi Lurah. (Antaranews Kepri/Nurjali)

Dengan menampilkan kesedarhanaan dari pelantikan yang dapat terlihat oleh semua orang itu nantinya akan membuat para pejabat pengawas yang dilantik dapat bekerja melayani dengan maksimal dan sepenuh hati,

Lingga (Antaranews Kepri) - Bupati Lingga Alias Wello melantik 165 orang jabatan pengawas Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran pemerintah Kabupaten Lingga.

"Ini merupakan kebahagian tersendiri bagi saya, karena dapat melantik tepat waktu dan dapat hadir ditengah-tengah peserta pelantikan tanpa membuat para undangan menunggu," kata Bupati Lingga Alias Wello, kepada Antara.

Dalam pelantikan yang berlangsung pada Selasa di Lapangan Sepakbola Yusuf Kahar Kecamatan Senayang itu kata Awe karena ingin memperlihatkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat di tiga pulau besar di Kabupaten Lingga yaitu Senayang, Lingga dan Singkep.

"Karena sebelumnya dua tempat di Singkep dan Lingga sudah sering dilaksanakan, maka untuk jabatan Eselon IV ini saya laksanakan di Kecamatan Senayang," katanya.

Pelantikan yang dilaksanakan dilapangan terbuka ini sambung Awe akan merubah kesan pelantikan yang selama ini sering dilakukan di gedung mewah yang hanya dihadiri oleh undangan tertentu saja.

"Dengan menampilkan kesedarhanaan dari pelantikan yang dapat terlihat oleh semua orang itu nantinya akan membuat para pejabat pengawas yang dilantik dapat bekerja melayani dengan maksimal dan sepenuh hati," katanya.

Para ASN yang dilantik himbau Awe diharapkan dapat melakukan pemantapan kedisiplinan lebih aktif, solutif, kreatif, sehingga percepatan pembangunan dapat diterima dan dirasakan cepat oleh masyarakat luas.

Pegawai juga ditekankan tidak membawa urusan luar ke dalam urusan dinas dan sebaliknya. Bupati Alias Wello juga menekankan akan pentingnya loyalitas dan integritas para pegawai.

Selanjutnya, kinerja para ASN akan menjadi tolak ukur dan akan dinilai serta menjadi evaluasi minimal 100 hari kerja, dengan mengikuti derap langkah dari pemerintah daerah yang diamanahkan.

"Jika nanti kinerjanya biasa saja lebih baik mundur diri," pungkasnya. (Antara)