DPRD Kepri konsultasi pemanfaatan ruang laut

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan konsultasi kepada sejumlah kementerian terkait pemanfaatan ruang laut.

"Besok kami berangkat ke Jakarta untuk menanyakan persoalan pemanfaatan ruang laut. Ini sebagai cikal bakal dalam menata ruang laut," kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hotman Hutapea, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Senin.

Hotman mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan pemanfaatan ruang laut di Kepri. Karena itu, Komisi II DPRD Kepri ingin mengetahuinya lebih mendalam, salah satunya untuk melindungi sumber daya alam maupun hayati di perairan wilayah tersebut.

"Jadi tidak hanya sekadar penertiban lalu lintas kapal, melainkan fungsi laut dan perlindungan sumber daya kelautan," ucapnya.

Ia menegaskan konsultasi tidak menyinggung soal pajak dan retribusi lego jangkar. Namun salah satu persoalan yang akan diangkat terkait permasalahan proyek pendalaman alur. Pendalaman alur di beberapa kawasan perairan di Kepri tentu dengan target capaian tertentu sebab dibiayai anggaran pusat.

"Apa manfaatnya? Bagaimana dampaknya, dan pasir yang dihisap itu dibawa ke mana? Jangan sampai ini menimbulkan permasalahan," katanya.

Hotman mengemukakan kejahatan yang harus dicegah yakni penambangan dengan modus baru yakni dibiayai pemerintah dengan alasan tertentu seperti pendalaman alur. Kejahatan seperti ini berpotensi terjadi jika pemerintah dan pihak yang berwenang lainnya tidak mengawasi.

Pengusaha akan mendapat keuntungan besar jika hal itu terjadi.

"Saya tidak mengatakan di Kepri ada atau tidak modus seperti itu, tetapi yang lebih penting patut diawasi secara ketat sehingga negara tidak dirugikan. Kalau itu terjadi, enak sekali pengusahanya, kegiatan tambang dibiayai negara, dan pasirnya dijual. Dua kali keuntungan," ujarnya.