BP Batam Siapkan 30 Ribu Sertifikat Kavling

Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam mempersiapkan 30 ribuan sertifikat hak guna bangunan kavling siap bangun (HGB-KSB) bagi kavling yang sudah teregristrasi dan dibangun pemiliknya.

"Kami tengah mempersiapkan sertifikat bagi penerima alokasi kavling karena hingga saat ini baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat sebagai bukti legalitas," kata Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan di Batam, Jumat.

Ilham mengatakan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dokumen kepemilikan KSB, salah satu syarat utama ialah pembangunan diatas lahan yang sudah dialokasikan sesuai ketentuan.

"Kalau tidak dibangun sertifikatnya tidak akan keluar dan akan kami tarik untuk dialokasikan pada masyarakat yang lebih membutuhkan," kata dia.

BP Batam sebelumnya mengalokasikan sekitar 45 ribu KSB bagi masyarakat korban penggusuran karena menghuni lahan yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Sebagian dari KSB yang dibagun sudah diurus HGB-nya.

Sebanyak 15 ribu unit terletak di Batuaji, 15 ribu di Sei Beduk, dan selebihnya, tersebar di beberapa kecamatan lainnya di Batam.

BP Batam juga melakukan regristrasi ulang dan sekitar 3.000 diantaranya tidak dibangun oleh penerima alokasi dan akan ditarik.

"Kavling yang tidak diregristrasi ulang terletak di beberapa wilayah. Sekitar 700 unit di Kabil, dan 900 unit di Batuaji, sisanya ada di Sagulung, Seibeduk dan lain-lain," kata Ilham.

Ia mengatakan, saat ini tim verifikasi tahap akhir sudah menyelesaikan pendataan di Kabil, Punggur dan Batuaji.

"Untuk menghindari gejolak, tim BP Batam segera memeriksa silang data yang sudah masuk. Kalau tidak ada pembangunan akan ditarik," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan BP Batam tidak mengalokasikan kavling baru bagi masyarakat.

"Alokasi kavling baru sudah disetop karena lahan sangat terbatas. Saat ini arah pembangunan vertikal untuk mengefektifkan lahan yang ada," kata dia.

Ia juga mengimbau penerima alokasi lahan untuk melakukan pembangunan secara vertikal agar mampu menampung lebih banyak masyarakat.(Antara)

Editor: Dedi