Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghitung total kerugian akibat aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia diperkirakan mencapai hampir Rp900 miliar, dengan jumlah tertinggi di wilayah Jawa Timur.
"Biayanya total seluruh Indonesia, kemarin kami hitung, hampir sekitar Rp900 miliar," ucap Dody ketika ditemui saat meninjau Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, Selasa.
Dody menegaskan bahwa estimasi kerugian kerusakan infrastruktur tersebut sudah mencakup berbagai fasilitas di seluruh Indonesia, termasuk gedung-gedung DPRD yang dibakar, gerbang tol, halte, dan lain-lain.
Ia memperkirakan provinsi dengan nilai kerugian tertinggi adalah Jawa Timur, melihat sejumlah infrastruktur yang dibakar, meliputi Gedung Negara Grahadi yang merupakan cagar budaya, Kantor DPRD Kota Kediri, dan lain-lain.
Selain Jawa Timur, Dody juga menyoroti kerusakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, terkait pembakaran Kantor DPRD Makassar pada Jumat, (29/8/2025) hingga Sabtu, (30/8/2025) dini hari.
"Kira-kira yang paling besar itu Jawa Timur dan Makassar," tutur Dody.
Sebagai respons atas kerugian tersebut, Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran darurat untuk mendukung perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan dalam rangkaian unjuk rasa.
Penyiapan anggaran tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dijamin tidak akan mengganggu program-program strategis presiden lainnya.
"Kami menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kami, pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami. Arahannya Pak Presiden (Prabowo Subianto), ini kondisi tanggap darurat bagi PU," kata Dody.
Gelombang demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kota di Indonesia menyusul meninggalnya Affan Kurniawan di tengah aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Presiden Prabowo Subianto menyerukan supaya masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah.
Di sejumlah wilayah, seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Makassar, terdapat aksi pembakaran fasilitas umum seperti gerbang tol, halte, gedung pemerintahan, hingga cagar budaya.
Jakarta berstatus aman...
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan Jakarta sudah berstatus aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan normal kembali.
Dia pun membuktikannya dengan menghadiri peresmian gedung Universitas Jakarta Internasional (UNIJI) di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa pagi.
“Saya juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa Jakarta sekarang sudah normal kembali. Ini yang menjadi penting,” ujar Pramono saat dijumpai di UNIJI, Slipi, Jakarta Barat, Selasa.
Dia menjelaskan sejak kemarin, Senin (1/9), transportasi umum yang terdiri dari MRT, Transjakarta, LRT serta Mikrotrans atau Jaklingko telah diminta untuk beraktivitas normal.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan menggratiskan layanan MRT dan Transjakarta hingga 8 September 2025.
“Maka sekarang ini, semua yang menggunakan transportasi yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Jakarta, baik itu Transjakarta, MRT, mau kemana saja kami gratiskan sampai dengan tanggal 8 September,” kata Pramono.
Lebih lanjut, dia merinci fasilitas publik di Jakarta yang terdampak unjuk rasa beberapa hari lalu itu terdiri dari 22 halte Transjakarta dan satu stasiun MRT.
Menurut dia, perbaikan fasilitas publik tersebut sudah mulai dilakukan dan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
“Termasuk yang di Senen. Sebenarnya di Senen itu, mohon maaf, cukup rusak berat. Dan kemarin dalam koordinasi oleh Bapak Wakil Gubernur, dilakukanlah gotong royong bersama. Tujuannya bukan apa-apa. Supaya masyarakat juga terlibat bergotong royong bersama. Merasa memiliki Jakarta dan menjaga Jakarta ini,” tutur Pramono.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah perkirakan total kerugian akibat demo senilai Rp900 miliar