Tanjung Balai Karimun (ANTARA) - Kepolisian Resor Karimun, Kepulauan Riau menggelar simulasi pengamanan untuk mengantisipasi konflik dan tindakan huru-hara dalam rangkaian pemungutan hingga perhitungan perolehan suara pada Pemilu 17 April 2019.
Kegiatan yang diberi nama Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) tersebut digelar di kawasan Coastal Area, Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Dalam simulasi tersebut diskenariokan adanya ketidakpuasan ratusan massa pendukung salah satu partai politik terhadap hasil pemungutan suara oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS.
Ratusan massa yang tidak puas tersebut mendatangi dan menuntut Kantor Komisi Pemilihan Umum Karimun dan menuntut adanya penghitungan ulang perolehan suara pada salah satu TPS.
Aksi massa tersebut berawal dari permintaan enam saksi dari partai politik yang meminta Ketua KPU Karimun untuk menghitung ulang perolehan suara.
Massa makin beringas dan berusaha untuk berbuat rusuh di Kantor KPU Karimun. Upaya negosiasi yang dilakukan aparat kepolisian tidak membuahkan hasil hingga akhirnya puluhan personel pengendalian massa (dalmas) dikerahkan untuk mengamankan para demonstran.
Meski demikian, situasi makin tidak terkendali dan anarkis sehingga memaksa polisi mengerahkan personel anti-huru hara dan membubarkan massa dengan mobil meriam air atau "water canon".
Massa akhirnya membubarkan diri setelah satu kompi Brimob bersenjata lengkap diturunkan dan menembakkan gas air mata kepada para demonstran. Massa akhir membubarkan dan situasi berhasil dikendalikan aparat kepolisian.
"Sispamkota ini merupakan bagi dari skenario kita untuk kesiapsiagaan satuan wilayah (Satwil) dalam menghadapi situasi kontijensi di wilayah hukum Polres Karimun," kata Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya.
Kapolres mengatakan Sispamkota digelar untuk melatih kesiapan seluruh personel untuk menghadapi kemungkinan terburuk terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada hari pemungutan suara Pemilu 2019.
Dalam pengamanan Pemilu 2019, kata dia, pihaknya juga meminta bantuan dari TNI mengingat keterbatasan personel.
Selain itu, pihaknya juga mendapat tambahan sebanyak 172 personel dari Polda Kepri untuk pengamanan di TPS pada hari pemungutan suara.
Baca juga: KPU Karimun gelar simulasi pemungutan suara
Baca juga: 1.000 personel simulasikan pengamanan pemilu di Kepri
Baca juga: Polda Kepri siapkan 1.020 personel gabungan amankan pemilu
Kegiatan yang diberi nama Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) tersebut digelar di kawasan Coastal Area, Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Dalam simulasi tersebut diskenariokan adanya ketidakpuasan ratusan massa pendukung salah satu partai politik terhadap hasil pemungutan suara oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS.
Ratusan massa yang tidak puas tersebut mendatangi dan menuntut Kantor Komisi Pemilihan Umum Karimun dan menuntut adanya penghitungan ulang perolehan suara pada salah satu TPS.
Aksi massa tersebut berawal dari permintaan enam saksi dari partai politik yang meminta Ketua KPU Karimun untuk menghitung ulang perolehan suara.
Massa makin beringas dan berusaha untuk berbuat rusuh di Kantor KPU Karimun. Upaya negosiasi yang dilakukan aparat kepolisian tidak membuahkan hasil hingga akhirnya puluhan personel pengendalian massa (dalmas) dikerahkan untuk mengamankan para demonstran.
Meski demikian, situasi makin tidak terkendali dan anarkis sehingga memaksa polisi mengerahkan personel anti-huru hara dan membubarkan massa dengan mobil meriam air atau "water canon".
Massa akhirnya membubarkan diri setelah satu kompi Brimob bersenjata lengkap diturunkan dan menembakkan gas air mata kepada para demonstran. Massa akhir membubarkan dan situasi berhasil dikendalikan aparat kepolisian.
"Sispamkota ini merupakan bagi dari skenario kita untuk kesiapsiagaan satuan wilayah (Satwil) dalam menghadapi situasi kontijensi di wilayah hukum Polres Karimun," kata Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya.
Kapolres mengatakan Sispamkota digelar untuk melatih kesiapan seluruh personel untuk menghadapi kemungkinan terburuk terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada hari pemungutan suara Pemilu 2019.
Dalam pengamanan Pemilu 2019, kata dia, pihaknya juga meminta bantuan dari TNI mengingat keterbatasan personel.
Selain itu, pihaknya juga mendapat tambahan sebanyak 172 personel dari Polda Kepri untuk pengamanan di TPS pada hari pemungutan suara.
Baca juga: KPU Karimun gelar simulasi pemungutan suara
Baca juga: 1.000 personel simulasikan pengamanan pemilu di Kepri
Baca juga: Polda Kepri siapkan 1.020 personel gabungan amankan pemilu