Kepri usul pusat kerahkan kapal Pelni jemput PMI di Malaysia

id Penjemputan PMI Malaysia

Kepri usul pusat kerahkan kapal Pelni jemput PMI di Malaysia

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad. (Ogen)

"Sudah diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), semoga cepat terealisasi," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Rabu.
Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengusulkan ke pemerintah pusat mengerahkan kapal PT. Pelni untuk menjemput pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.

"Sudah diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), semoga cepat terealisasi," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Rabu.

Ansar menyebut daerahnya selama ini menjadi pintu masuk pemulangan PMI dari Malaysia ke berbagai daerah asal di Indonesia, khususnya melalui pelabuhan di Batam dan Tanjungpinang.

Ia menyebut kepulangan PMI ke Tanah Air jelang lebaran diprediksi meningkat. Apalagi setelah dibukanya pelayaran rute Kepri-Malaysia-Singapura mulai tanggal 9-10 April 2022. Bahkan tiket kapal reguler Malaysia ke Batam pun sudah diborong PMI hingga akhir April 2022.

"Kita dapat tambahan satu trayek kapal rute Kepri-Malaysia, guna mengantisipasi lonjakan mudik PMI," ujarnya.

Ia menyarankan PMI di negara tetangga dijemput pulang dengan kapal Pelni, karena kapal tersebut punya daya tampung yang memadai untuk mengangkut PMI hingga mencapai ribuan orang.

Pemerintah tinggal mendata daerah asal masing-masing PMI yang ada di Malaysia.

Lebih lanjut dikatakannya hal itu lebih efektif dibanding pemulangan PMI melalui pintu masuk Kepri, karena pemerintah daerah setempat harus menghabiskan energi dan biaya tak sedikit buat menangani kepulangan pahlawan devisa negara tersebut menuju.

Ansar mencontohkan negara menggunakan pesawat menjemput langsung PMI dari Wuhan, China saat pertama kali wabah COVID-19 melanda. Formulasi serupa juga bisa diterapkan untuk memulangkan PMI di Malaysia dengan memakai kapal Pelni.

"Kita harap negara mempertimbangkan hal itu, bukannya daerah tak mau tangani PMI. Tapi kalau punya solusi yang lebih baik, kenapa tidak digunakan saja," ucap Ansar.
 

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE