Jakarta (ANTARA) - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) menyambut positif kepastian yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ihwal tunjangan hari raya (THR) yang akan dicairkan dua minggu sebelum Idul Fitri, tepatnya mulai Senin, 17 Maret 2025.
“Pengumuman THR untuk ASN sih lumayan melegakan, ya. Apalagi sempat ada isu THR ditiadakan karena efisiensi,” ucap Regi, ASN yang bekerja di salah satu kementerian di Jakarta, Rabu.
Regi menyampaikan bahwa THR bukan sekadar bonus tahunan, melainkan sudah menjadi bagian dari perencanaan finansial, utamanya menjelang Lebaran.
THR yang ia peroleh tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, seperti kue-kue kering dan angpau Lebaran, tetapi juga untuk kebutuhan lain setelah Lebaran.
“Kadang, pasca-Lebaran itu malah ada pengeluaran yang tak terduga,” ucapnya.
Selaras dengan Regi, Dewi yang juga merupakan ASN pusat menyampaikan kelegaannya atas kepastian pemberian THR. Terlebih, Dewi harus mudik ke luar Pulau Jawa untuk berlebaran bersama keluarganya.
Dewi mengalokasikan sebagian besar THR-nya untuk biaya mudik. Selain itu, ia juga menggunakan THR-nya untuk berbelanja kebutuhan masak-memasak bersama keluarga.
Oleh karenanya, THR menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran Lebaran.
“THR ini jadi tambahan amunisi kantong kita untuk bisa berbagi kebahagiaan dan berkumpul bersama keluarga besar di hari raya,” ucap Dewi.
Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan dengan total mencapai 9,4 juta penerima.
Baca juga: Pemkot: Tak ada pemotongan TPP pegawai karena efisiensi anggaran
Di lokasi yang berbeda sebelumnya, Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau memastikan tidak ada pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025 karena kebijakan efisiensi anggaran.Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Sabtu, mengatakan TPP itu merupakan salah satu fokus dari Pemkot Batam dalam menunjang kesejahteraan pegawai.
Ia menjelaskan pencairan TPP ASN bisa dilakukan usai mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
"Sudah ada persetujuan (acc) dari kementerian. Semua sudah mulai berproses. TPP sudah bisa dicairkan," kata Jefridin.
Ia menjelaskan pencairan TPP tergantung pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
TPP tidak masuk dalam pusaran pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Hal itu sesuai dengan arahan pusat, dengan pemangkasan anggaran meliputi perjalanan dinas, rapat atau pertemuan di hotel, pembelian alat tulis kantor (ATK), dan beberapa kegiatan yang memang tidak mendesak.
Baca juga:
Pemkab Natuna janji bayarkan TPP ASN November dan Desember 2024
Pemkab Natuna pastikan tidak ada sanksi bagi ASN yang ikut aksi damai
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: ASN sambut positif kepastian THR yang akan cair pada pekan depan
Komentar