Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Arif Fadillah menyatakan nilai produksi perikanan tangkap di daerah itu mencapai Rp8,697 triliun dan nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp610 miliar sepanjang 2021.
"Nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya yang dihasilkan Kabupaten Natuna pada tahun 2021 adalah yang terbesar di Provinsi Kepri," kata Arif Fadillah di Tanjungpinang, Rabu.
Ia menyebut perikanan tangkap di Kabupaten Natuna mencapai besaran Rp2.859 triliun, sementara untuk nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp296 miliar.
Kemudian disusul urutan terbesar kedua untuk perikanan tangkap adalah Kabupaten Bintan sebesar Rp1,844 triliun, lalu Kabupaten Lingga sebesar Rp1,466 triliun, Kota Batam sebesar Rp1,424 triliun, Kabupaten Anambas sebesar Rp536 miliar, Kabupaten Karimun sebesar Rp472 miliar dan terakhir Kota Tanjungpinang sebesar Rp93 miliar.
"Jadi total untuk seluruh Kepri, nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp8,697 triliun, dan nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp610 miliar," ungkapnya.
Arif mengatakan untuk kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), juga menempatkan Kabupaten Natuna mempunyai luas budidaya perikanan yang terbesar, yaitu mencapai 41.669 hektare.
"Luas kawasan potensi perikanan budidaya di Kepri menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan perikanan budidaya termasuk kampung budidaya," jelas Arif.
Ia mengatakan bahwa saat ini Pemprov Kepri terus memaksimalkan potensi kemaritiman di Kepri sesuai dengan misi percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan, dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
Hal itu sesuai dengan kondisi geografis Kepri yang hanya mempunyai luas daratan 4 persen dan sisanya 96 persen ialah wilayah perairan. Terlebih dengan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Natuna yang dapat dicanangkan sebagai lumbung ikan nasional, maka rencana strategis tentang perikanan terpadu di pulau terluar itu sangat perlu dilakukan.
"Perlu keterlibatan semua pihak untuk perikanan terpadu di Natuna, terutama kalangan akademisi kami libatkan juga karena dasar keilmuan dan penelitian itu yang kami butuhkan untuk menyusun kebijakan publik," katanya.
Komentar