Ini jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang diajukan Pemkab Karimun dalam Ranperda

Karimun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kelak keberadaan  payung hukum itu diharapkan meningkatkan pendapatan pada kedua sektor tersebut.

Wakil Bupati Karimun, H Anwar Hasyim, menyampaikan, langsung nota penjelasan kedua Ranperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Karimun di ruang rapat paripurna Balai Long Sri DPRD Karimun, Selasa (7/3/2023).

Dijelaskan, bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun Subyek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak Daerah. Dengan begitu, Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

Adapun Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

Berikut jenis pajak daerah yang diatur dalam undang-undang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah:
1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah
6. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sembilan jenis pajak di atas diajukan seluruhnya sebagai pajak daerah yang akan dipungut oleh Kabupaten Karimun

Sementara penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi di klasifikasikan dalam tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Dalam undang-undang hubungan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jumlah atas jenis retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan.

Adapun jenis retribusi daerah yang diatur dalam undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:
A. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
1. Pelayanan kesehatan
2. Pelayanan kebersihan
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
4. Pelayanan pasar dan
5. Pengendalian lalu lintas.

Terhadap 5 jenis retribusi jasa umum yang diatur dalam undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diajukan 4 jenis retribusi jasa umum yang akan di pungut oleh Kabupaten Karimun,

Jenis retribusi jasa umum yang tidak dipungut adalah retribusi pelayanan pasar karena dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

B. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya.
2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
4. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
5. Pelayanan rumah potong hewan ternak
6. Pelayanan jasa kepelabuhanan
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
9. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah
10. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Terhadap 10 jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluruhnya diajukan sebagai retribusi yang akan dipungut oleh Kabupaten Karimun.

Namun untuk pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan akan dilakukan setelah Kabupaten Karimun memiliki pelabuhan tempat pelelangan ikan.

C. Retribusi Perizinan Tertentu
1. Persetujuan bangunan gedung
2. Penggunaan tenaga kerja asing dan
3. Pengelolaan pertambangan rakyat

Terhadap 3 jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diajukan 2 jenis retribusi perizinan tertentu yang akan dipungut oleh Kabupaten Karimun.


Jenis retribusi perizinan tertentu yang tidak dipungut adalah retribusi pengelolaan pertambangan rakyat yang merupakan kewenangan provinsi.