Pemprov Kepri ingin calon siswa tak menumpuk di salah satu sekolah

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menginginkan agar calon siswa baru tidak menumpuk di salah satu sekolah saja, sehingga membuat beberapa sekolah lain kekurangan peserta didik.

"Ini yang menjadi atensi Gubernur Kepri sejak awal agar persoalan PPDB 2023 diperhatikan secara serius. Dalam PPDB tidak boleh terjadi penumpukan calon peserta didik baru di satu sekolah saja,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Andi Agung di Tanjungpinang, Minggu.

Andi Agung mengakui saat ini persoalan masih banyaknya calon anak didik tingkat SLTA yang belum tertampung dalam sistem PPDB tahun 2023, masih terus dicarikan jalan keluar oleh Pemprov Kepri.

Ia tak memungkiri semua orangtua siswa ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit dan berkualitas. Akibatnya, banyak terjadi penumpukan calon peserta didik baru di satu sekolah, sementara di sekolah lainnya justru kekurangan anak didik.

"Kami terus berupaya cari jalan keluar, sehingga PPDB 2023 bisa berjalan dengan baik dan semua calon peserta didik baru bisa tertampung di semua sekolah," ujarnya.

Penggunaan sistem PPDB online, kata Andi, merupakan kebijakan yang sebenarnya cukup efektif dalam penerimaan siswa baru. melalui sistem online tersebut, dari persoalan nilai dan zonasi bisa diketahui calon anak didik baru harus sekolah di mana.

Pendaftaran sekolah sistem zonasi yang diatur secara online bertujuan agar murid bisa menyebar ke semua sekolah dan tidak menumpuk di satu sekolah saja.

Andi kembali menegaskan bahwa semua sekolah adalah sama kualitasnya, sehingga orangtua tidak perlu menganggap anaknya pintar sehingga harus memaksakan kehendak masuk di sekolah yang dianggap lebih berkualitas dan favorit yang isinya ialah anak-anak pintar.

"Kita harus menyamakan persepsi dulu, bahwa semua sekolah itu bagus. Ini adalah bagian dari upaya kita Pemprov Kepri menyamaratakan kualitas pendidikan di Kepri," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, Pemprov Kepri sedang terus melakukan peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang dianggap masih belum memenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan dengan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas secara merata di semua sekolah, pemenuhan infrastruktur dan pra sarana sekolah yang dibutuhkan serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik secara berkelanjutan.

"Dengan program ini diharapkan nantinya semua sekolah SLTA mempunyai kualitas yang sama, sehingga tidak terjadi lagi penumpukan anak didik baru di satu sekolah saja," ungkapnya.

Agung menambahkan kebijakan Pemprov Kepri menyangkut sekolah SLTA sudah sangat banyak dan masif. Mulai dari pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, subsidi SPP bagi siswa kurang mampu sebanyak 5.220 siswa di 93 sekolah dengan total anggaran Rp3,1 miliar.

Kemudian, pemberian biaya transportasi bagi 11.552 siswa yang berada di kawasan hinterland di 104 sekolah dengan total anggaran Rp9 miliar, dan pemberian bantuan biaya bagi 1000 anak didik baru yang tidak mampu di 93 sekolah dengan total anggaran Rp3 miliar.

"Program ini merupakan bukti tentang betapa besarnya perhatian Gubernur Kepri Ansar Ahmad terhadap dunia pendidikan," kata Andi menegaskan.