Menteri Bahlil: Kericuhan Rempang karena sosialisasi kurang baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, sosialisasi yang belum berjalan dengan baik menyebabkan terjadinya kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

"Dugaan saya, pertama sosialisasinya belum berjalan baik. Itu harus diakui dan Bapak Presiden (Joko Widodo) memerintahkan saya turun langsung," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu.

Bahlil menyampaikan, kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang juga disebabkan adanya sentimen dari negara lain yang tidak suka melihat Indonesia lebih maju.

Menurut Bahlil, peristiwa seperti di Pulau Rempang tidak hanya terjadi sekali di Indonesia. Kejadian ini, selalu muncul di saat Indonesia memiliki proyek yang besar.

"Setiap kita mau bangun apa saja, ada aja (muncul masalah). Ada juga kemarin viral bule-bule di TikTok yang ngomong soal itu, itu merisaukan. Ngapain bule ngurusin negara kita, ada apa di situ," kata Bahlil.

Pulau Rempang akan dibangun Rempang Eco City, salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023.

Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Proyek ini merupakan kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.

Pada wilayah ini juga akan dibangun pabrik kaca dan panel surya, yang disebut menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah China.

Nilai investasi yang masuk pada proyek ini ditaksir mencapai Rp175 triliun dan bisa terus meningkat hingga Rp361 triliun.

Bahlil mengatakan, segera turun langsung ke lapangan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah di Pulau Rempang.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Hadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan investasi harus terus berjalan, tetapi aspirasi masyarakat juga mesti tetap diakomodasi.
 
"Investasi juga harus tetap jalan tetapi masyarakat juga tetap harus diakomodasi aspirasinya," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu.
 
Pernyataan Muhadjir tersebut menanggapi kasus terkait sengketa lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
 
Muhadjir berharap kedua belah pihak yang bersengketa agar dapat segera menemukan titik terang yang dapat memuaskan satu sama lain, dan konflik bisa segera diredam
 
"Mudah-mudahan segera ada solusi yang memuaskan semua pihak," ujar dia.

Menurutnya, investasi di dalam negeri harus disambut baik apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Apalagi, kata dia, mencari investor saat ini bukanlah perkara mudah.

Menurutnya, investasi di dalam negeri harus disambut baik apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Apalagi, kata dia, mencari investor saat ini bukanlah perkara mudah.
 
Ia bercerita bahwa dirinya turut menyaksikan penandatanganan investasi di Chengdu, China, untuk Pulau Rempang. Ia menyebut proses negosiasinya berjalan alot.
 
"Saya ikut hadir pada waktu penandatanganannya di China di Chengdu ya dan saya tahu bagaimana alotnya negosiasi. Tetapi kalau itu berkaitan dengan masyarakat, yo, masyarakat juga harus didengar dan kemudian dicarikan jalan keluar pokoknya harus ada titik temu lah," kata dia.
 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Bahlil sebut kericuhan Rempang karena sosialisasi kurang baik