Pohuwato (ANTARA) - Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Togap Simangunsong yang menjadi utusan Menteri Dalam Negeri mengatakan telah mengantongi informasi yang komprehensif menyangkut kericuhan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Kamis (21/9).
Hal tersebut diungkapkan Togap Simangunsong saat hadir pada apel pagi pegawai yang digelar di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Senin.
"Saya sudah melakukan observasi, diskusi, wawancara secara pribadi pribadi tiap tiap orang, sengaja tidak melalui rapat karena kalo rapat biasanya satu bahasa semuanya," ucap Togap.
Ia mengaku, dari beberapa informasi yang diperoleh, ia sudah bisa membangun suatu konstruksi seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi hari Kamis lalu.
Togap bersama tim sengaja diutus Mendagri untuk memastikan layanan pemerintahan dan kemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai apel pegawai yang dipimpin oleh Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga sebagai langkah awal yang baik.
"Jadi dengan kehadiran bapak ibu di apel pagi ini adalah langkah baik. Seluruh pegawai dan seluruh pejabat yang ada di Pohuwato ini siap melayani masyarakat dan siap menyelenggarakan pemerintahan," katanya.
Sementara itu, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga dan jajarannya mulai berkantor di gedung eks rumah jabatan Bupati. Gedung itu sebelumnya digunakan oleh Bawaslu Pohuwato yang selanjutnya akan mencari kantor lain.
Wakil Bupati Suharsi Igirisa, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli juga berkantor di situ dengan ruangan dan fasilitas seadanya. Pegawai Sekretariat Daerah (Setda) sebagian berkantor di OPD lain.
Sementara itu, Pelayanan publik di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, tetap normal usai kerusuhan yang menyebabkan gedung kantor bupati terbakar dan kantor DPRD dirusak massa demonstran pada hari Kamis (21/9).
"Pelayanan pemerintahan tetap normal. Kami pastikan masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan yang diperlukan," kata Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga ditemui di kediaman pribadinya, Ahad.
Usai terjadinya kerusuhan tersebut, pihaknya langsung mengadakan rapat dengan sekretaris daerah (sekda), para staf ahli dan asisten untuk membicarakan langkah cepat guna menjaga stabilitas pemerintahan.
"Keputusan rapat itu bahwa kami rutin mengunjungi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan seperti sediakala," kata Bupati.
Meskipun saat ini kantor bupati sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Pohuwato telah dirusak dan dibakar para demonstran, menurut dia, tidak akan memengaruhi semangat dan kinerja seluruh jajarannya dalam melaksanakan pelayanan publik.
"Saya bersama Wakil Bupati dan Sekda akan secara rutin mengunjungi setiap dinas. Lewat kunjungan itu, kami instruksikan kepada jajaran agar tetap fokus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing," katanya.
Sejak Jumat (22/09), lanjut dia, pusat pemerintahan atau kantor bupati untuk sementara dikendalikan dari kantor bersama. Hal itu tidak menjadi satu alasan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pemerintahan.
Dalam peristiwa itu, kata Bupati Saipul Mbuinga, tidak ada satu pun dokumen maupun berkas penting yang berhasil diselamatkan karena setibanya di kantor bupati massa aksi langsung bertindak anarkis, mulai dari melakukan perusakan hingga pembakaran.
"Semua dokumen penting lenyap, termasuk program-program pemerintahan yang sementara dijalankan. Sebenarnya sangat berpengaruh dan mengganggu, tetapi secepatnya akan kami benahi kembali," katanya.
Saat ini pihaknya belum bisa memastikan berapa total anggaran untuk membangun kembali kantor bupati yang baru karena saat ini pihak berwenang masih melakukan pendataan maupun penghitungan, berikut dengan total kerugian.
"Untuk gedung dan fasilitas yang rusak, kami akan hitung dahulu semuanya, dan pasti akan dibangun yang baru. Targetnya sesuai dengan kemampuan kami," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Utusan Mendagri kantongi informasi kericuhan Pohuwato
Komentar